Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan penanganan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan.

"Kegiatan ini untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman OPD serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan limbah B3," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Senin.

Kegiatan yang diadakan di Balai Kota DKI Jakarta hari ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap provinsi memiliki dokumen kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3.

Baca juga: KAI Logistik catat kinerja angkutan limbah B3 naik signifikan

Menurut Asep kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang cepat dari seluruh instansi terkait.

"Kami berharap seluruh pihak siap menghadapi keadaan darurat akibat limbah berbahaya yang mungkin terjadi di Jakarta," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko, mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam kegiatan peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman limbah B3.

Baca juga: KLHK ingatkan pemda segera susun rencana aksi hapus penggunaan merkuri

Adapun selama workshop, peserta yang berasal dari berbagai OPD, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mendapatkan penjelasan mengenai dokumen kedaruratan pengelolaan B3 yang telah disusun sejak tahun 2023. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun skenario simulasi geladi kedaruratan.

Hadir sebagai pemberi materi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Indonesia, serta PT Pertamina yang juga berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penanganan limbah B3 di lapangan.

Narasumber menyampaikan pentingnya skenario yang realistis untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi keadaan darurat.

Dalam sesi penjelasan teknis, Ketua Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia Prof. Fatma Lestari mengatakan simulasi kedaruratan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman limbah B3.

Baca juga: KLHK: RI komitmen minimalkan bahaya B3, lindungi lingkungan & manusia

Menurut dia, simulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga meniru kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, petugas dapat terlatih untuk mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan dan dalam situasi yang kompleks.

"Melalui simulasi yang realistis, diharapkan dapat membangun sistem tanggap darurat yang kokoh dan efektif,” kata dia.