Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut kebakaran hutan dan deforestasi telah menurun drastis selama kurang lebih 10 tahun ke belakang

“Kita mempunyai cakupan wilayah kebakaran hutan seluas 2,6 juta hektare dengan kabut asap lintas batas yang bertahan selama sekitar dua bulan, itu terjadi pada tahun 2015, dan pada tahun 2022, kita hanya mengalami kebakaran hutan seluas 200.000 hektare,” ujar Menteri Siti dalam acara bersepeda bersama para duta besar di Gedung KLHK, Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan kebakaran di sabana atau padang rumput, meski akan muncul kembali secara alami setelah dipadamkan, tetapi saat ini penanganannya sudah cukup cepat dan berhasil dipadamkan dalam waktu singkat.

“Jika savana terbakar, maka dalam waktu singkat sebetulnya akan muncul kembali secara alami, sehingga kita atasi dengan pencegahan terpadu seperti pemantauan titik api tepat waktu, modifikasi cuaca, patroli dan partisipasi masyarakat, dan tentu saja penegakan hukum,” katanya.

Baca juga: Menteri LHK: Pendapatan warga meningkat berkat perhutanan sosial
Baca juga: KPH dinilai menjadi tumpuan keberlangsungan pengelolaan hutan

Ia juga menyebutkan terkait deforestasi, Indonesia juga berhasil menurunkan hal tersebut secara signifikan.

"Pada tahun 2014-2015, kita memang mengalami deforestasi seluas 1,09 juta hektare, namun sekarang di tahun 2023, kita hanya mengalami sekitar 100.000 hektare,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan penurunan jumlah sampah plastik melalui pengelolaan ekonomi sirkular.

“Jumlah sampah plastik laut turun signifikan dari 438.000 ton pada 2018 menjadi 339.000 ton pada 2023. Kami berusaha semaksimal mungkin mengatasi sampah plastik di laut. Jadi kami juga berusaha mengelolanya dengan ekonomi sirkular,” paparnya.

Siti juga mengemukakan pendapatan masyarakat berhasil meningkat hingga Rp2,3 juta berkat pemberdayaan di bidang perhutanan sosial.

“Perhutanan sosial kini telah mencakup 8,018 juta hektare untuk akses sekitar 1,4 juta rumah tangga terhadap hutan. Artinya, kita meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan sebesar 8 juta hektare dibandingkan tahun 2015 yang hanya 400.000 hektare. Kekayaan masyarakat pun meningkat berkat perhutanan sosial, sekitar Rp2,3 juta per bulan per rumah tangga,” tuturnya.

Baca juga: Gakkum KLHK tangkap buronan kasus pembalakan liar di Kaltim
Baca juga: KLHK sebut ULM punya peran strategis dalam pengelolaan lahan basah