Jakarta (ANTARA News) - Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Alihudin Sitompul mengatakan pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif bagi pengguna panel surya, guna mendorong terbentuknya kemandirian energi di masyarakat.

"Pemerintah memang seharusnya beri insentif seperti pengurangan PPh, PBB, atau subsidi awal saat beli. Ini sedang digodok di internal kita, tapi kita belum dapat harga per Watt peak," kata Alihudin Sitompul di Jakarta, Jumat.

Kementerian ESDM, menurut dia, memang sedang mendorong penggunaan panel surya rooftop yang kapasitasnya cukup besar hingga lebih dari 1.000 Watt.

Pemerintah mencoba untuk mengubah konsep berpikir masyarakat, terutama kalangan atas, bahwa mereka yang disebut kaya itu yang sudah mandiri energi. Dengan memasang panel surya di atap rumah mereka artinya mereka mampu menghasilkan energi sendiri dan tidak lagi mengandalkan subsidi listrik dari pemerintah.

"Jadi nantinya mereka yang sudah punya Porsche, Ferrari, Jaguar, Bentley belum bisa disebut kaya kalau belum mampu menghasilkan energi sendiri. Orang yang mandiri energi itu yang ke depan bisa disebut kaya," ujar Alihudin.

Karena itu untuk mendorong munculnya masyarakat yang mandiri energi ini, ia mengatakan kementeriannya sedang memikirkan insentif yang pas.

"Kebanyakan negara memang insentifnya berupa potongan PPh, tapi kalau di sini mungkin PBB yang pas. Kalau rumahnya di Menteng kan terasa sekali kalau potongannya bisa sampai Rp8 juta, kalau di Bekasi sih mungkin tidak seberapa," ujar dia.

Meski demikian dengan harga untuk panel surya dengan baterai sekitar 2,5 sen dolar AS hingga lima sen dolar AS per Watt peak masih lebih tinggi jika dibanding membeli listrik dari PT PLN yang disubsidi.

"Untuk operasi sampai 20-25 tahun harga tersebut memang masih di bawah harga listrik PLN yang pemerintah subsidi, tidak heran kalangan kelas atas pun masih memilih yang subsidi. Makanya di masa depan itu orang yang disebut kaya itu jelas yang bisa mandiri energi," ujar dia.