Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara mengharapkan, jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terpilih pada Pilpres, 9 Juli 2014, maka harus mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila (1 Juni 1945) secara murni dan konsekuen.

"Pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen akan mampu mempercepat pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur," kata AP Batubara menjawab pers di Jakarta, Rabu.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu mengatakan, pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen, akan mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai kedua pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Parbowo Subianto-Hatta Rajasa mengusung gagasan yang mirip.

Siti mengatakan, Jokowi-Kalla menjabarkan ide Trisakti Bung Karno dengan menekankan pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme.

Sementara Prabowo-Hatta menawarkan gagasan ekonomi sosialisme Indonesia dengan tekanan ketahanan/kemandirian pangan dan ekonomi.

Menurut Siti, seharusnya visi dan misi kedua pasangan capres tersebut dituangkan dalam kebijakan dan program yang konkret dan realistis.

"Visi, misi, dan program seharusnya disampaikan dalam bentuk lebih terukur, misalnya dituangkan dalam bentuk penyusunan RAPBN, berapa anggaran yang akan diberikan untuk program-program unggulan tersebut," katanya.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(*)