Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menganalogikan pihaknya seperti "wayang" yang menyerahkan sosok untuk diusung menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode berikutnya kepada pimpinan partai-nya yang merupakan "dalang".

"Kami seperti wayang lah. Tergantung dalangnya, apakah kita di tancap di gedebok pisang itu, apakah kita dipakai untuk menari-nari, apa kita ditaruh di lantai. So, kami tunggu saja," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Meski demikian, dia tak menampik keinginan untuk menduduki kursi pimpinan DPR RI merupakan suatu hal yang wajar dimiliki oleh para anggota DPR RI terpilih.

"Ya namanya orang menjadi anggota DPR, anggota di sini, berkantor di sini sebagai anggota dewan, masa sih enggak mau jadi pimpinan DPR. Pasti mau dong," ucapnya.

Dia mengaku kader Partai Golkar yang saat ini turut menjadi anggota DPR RI belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Baca juga: Waka DPR sebut penambahan komisi di DPR masih wacana

Baca juga: Cak Imin sebut pimpinan DPR diisi seluruh partai usulan sulit

"Belum pada kumpul. Sabar lah, kan baru mau dikumpul. Justru waktu pelantikan (anggota DPR RI periode 2024-2049) itu tidak ada (penetapan) ketua DPR, (justru) dicari yang tertua dan termuda kan gitu," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI periode 2019-2024 terakhir akan digelar pada Senin (30/9) pekan depan.

Hal itu disampaikan Puan usai melangsungkan Rapat Pimpinan (Rapim) sekaligus rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

"Rapim-Bamus terakhir yang mana persiapan paripurna tanggal 30 September yang akan datang merupakan paripurna terakhir. Jadi kami menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum paripurna terakhir," tutur Puan.

Adapun berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024, pelantikan atau pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Sedangkan DPR RI dan DPD akan dilantik lebih awal pada 1 Oktober 2024.