Bukittinggi (ANTARA News) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), tengah mengaudit daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 agar terdata lebih akurat.

Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Gugukpanjang Zainal Arifin, Selasa, mengatakan bahwa audit tersebut bertujuan supaya tidak ada pemilih yang hanya sekedar namanya aja yang tertulis, tetapi betul-betul ada orangnya.

Ia mengatakan, audit itu dilakukan petugas pengawas pemilu lapangan (PPL) yang tersebar di 24 keluraha pada tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yakni Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Gugukpanjang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Selain audit, katanya, juga melakukan pendataan pemilih yang telah cukup umur serta telah mempunyai hak pilih tidak masuk dalam DPT pileg.

Dari pendataan tersebut, katanya, mereka yang belum terdaftar tersebut direkomendasikan ke KPU supaya terdaftar sebagai pemilih pada pemilu.

"Hal sama juga dilakukan pada pilpres supaya tidak ditemukan warga yang telah mempunyai hak pilih tidak terdaftar sebgai pemillih," katanya.

KPU telah menyampaikan jumlah DPS pilpres 9 Juli 2014 sebanyak 73.943 nama.

Jumlah tersebut berkurang sebanyak 5.538 nama dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 sebanyak 79.481 nama," katanya.

Ketua KPU Kota Bukittinggi Lemmasrizal mengatakan, DPS pilpres tersebut merupakan hasil pemutakhiran DPT Pileg, yang dilakukan oleh anggota panitia pemungutan suara (PPS), yang ada di 24 kelurahan.

Ia menegaskan, bahwa pemutakhiran itu dilakukan berhubung banyaknya masyarakat yang tidak menyampaikan hak pilih pada pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014.

"Pemutakhiran pemilih pada pileg itu dilakukan supaya pada Pilpres 2014 jumlah pemilih akan menyampaikan hak pilih nantinya lebih akurat," katanya menambahkan. (*)