"Hari ini, kita disuguhkan berbagai informasi cepatnya perubahan iklim. Tentu, ini butuh sikap yang tepat dan cepat supaya berbagai hal yang tidak kita inginkan atas terjadinya perubahan iklim ini bisa diatasi sebaik-baiknya," kata dia sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan hal tersebut dalam Seminar Internasional dan Peluncuran Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Badung, Bali pada Kamis (26/9) malam.
Baca juga: Menlu RI tegaskan penanganan kenaikan permukaan air laut harus adil
Ada pula, katanya, Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang atas anggaran yang disalurkan ke desa hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berwenang atas pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
"Kalau kita mau menangani atau menyikapi segalanya pada level mikro, tentu enggak mungkin dilaksanakan sendirian tapi harus dengan cara kolaboratif. Di sini, pentingnya forum hari ini di mana Kemendes bersinergi dengan semua pihak yang sudah dilakukan dengan berbagai pola," katanya.
Salah satu tujuan pembangunan yang dilaksanakan Kemendes PDTT berkaitan dengan perubahan iklim yang menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dengan adanya tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa ke-13, yakni Desa Tanggap Perubahan Iklim.
Baca juga: BMKG peringatkan potensi penurunan curah hujan tanpa mitigasi iklim
Baca juga: BMKG soroti urgensi mitigasi perubahan iklim hadapi tren kenaikan suhu
Baca juga: Peneliti: Masyarakat rentan perlu lebih dilibatkan di kebijakan iklim