Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mengedukasi para camat untuk memperkuat penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dengan kegiatan bimbingan teknis Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di Jakarta.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Amran menjelaskan bimbingan teknis (bimtek) tersebut penting dilakukan agar para camat memahami peran mereka dalam sistem penanggulangan bencana.
"Camat harus lebih siap dan masyarakat perlu dilatih agar terampil dalam menghadapi bencana sehingga risiko menjadi kecil atau sedikit," kata Amran.
Ia mengatakan kegiatan bimtek itu juga bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kapasitas peserta mengenai langkah-langkah pelaksanaan Gerakan Kencana.
Selain itu, bimtek tersebut juga ingin menguji coba sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui aplikasi SI-KENCANA.
"Melalui bimtek ini, setiap kecamatan akan menjadi lebih siap dalam menghadapi bencana dan melindungi warganya. Oleh karena itu, masyarakat harus didorong untuk tangguh, terlatih dan terbiasa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan," ujar Amran.
Baca juga: BPBD: Menyangkut nyawa orang, birokrasi kebencanaan harus cepat
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Pramudya Ananta Boga dalam laporannya menyampaikan kegiatan bimtek Kecamatan Tangguh Bencana bertujuan memperkuat komitmen pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dalam mengimplementasikan program itu.
Saat ini, sudah ada sekitar 237 kecamatan dari 15 kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri berpartisipasi dalam Gerakan Kencana.
Menurut Amran, dalam upaya mitigasi risiko bencana, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana adalah langkah strategis dalam memastikan setiap kecamatan di kabupaten/kota memiliki rencana dan kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi ancaman bencana, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan juga mengoptimalkan pelayanan pemerintah.
"Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan layanan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana serta memperpendek rentang kendali dalam pelayanan publik," katanya.
Baca juga: Kemendagri: Daerah perlu terapkan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana
Amran menambahkan dengan keterlibatan kecamatan dalam Gerakan Kencana, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik, terutama dalam mempercepat respons pemerintah daerah.
Melalui keterlibatan kecamatan dalam agenda tersebut, ditargetkan mampu berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah khususnya yang diprioritaskan pada tiga layanan dasar.
Kegiatan bimtek itu dihadiri 94 orang secara luring dan 192 orang hadir secara daring, yang berasal dari sejumlah BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda, dan bagian tata pemerintahan, serta kecamatan yang telah mendeklarasikan ikut Gerakan Kencana.
Baca juga: Kemendagri jadikan Banyumas percontohan program Kencana di Jateng
Baca juga: Kemendagri tekankan pemda prioritaskan implementasi SPM bencana
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Amran menjelaskan bimbingan teknis (bimtek) tersebut penting dilakukan agar para camat memahami peran mereka dalam sistem penanggulangan bencana.
"Camat harus lebih siap dan masyarakat perlu dilatih agar terampil dalam menghadapi bencana sehingga risiko menjadi kecil atau sedikit," kata Amran.
Ia mengatakan kegiatan bimtek itu juga bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kapasitas peserta mengenai langkah-langkah pelaksanaan Gerakan Kencana.
Selain itu, bimtek tersebut juga ingin menguji coba sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui aplikasi SI-KENCANA.
"Melalui bimtek ini, setiap kecamatan akan menjadi lebih siap dalam menghadapi bencana dan melindungi warganya. Oleh karena itu, masyarakat harus didorong untuk tangguh, terlatih dan terbiasa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan," ujar Amran.
Baca juga: BPBD: Menyangkut nyawa orang, birokrasi kebencanaan harus cepat
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Pramudya Ananta Boga dalam laporannya menyampaikan kegiatan bimtek Kecamatan Tangguh Bencana bertujuan memperkuat komitmen pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dalam mengimplementasikan program itu.
Saat ini, sudah ada sekitar 237 kecamatan dari 15 kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri berpartisipasi dalam Gerakan Kencana.
Menurut Amran, dalam upaya mitigasi risiko bencana, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana adalah langkah strategis dalam memastikan setiap kecamatan di kabupaten/kota memiliki rencana dan kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi ancaman bencana, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan juga mengoptimalkan pelayanan pemerintah.
"Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan layanan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana serta memperpendek rentang kendali dalam pelayanan publik," katanya.
Baca juga: Kemendagri: Daerah perlu terapkan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana
Amran menambahkan dengan keterlibatan kecamatan dalam Gerakan Kencana, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik, terutama dalam mempercepat respons pemerintah daerah.
Melalui keterlibatan kecamatan dalam agenda tersebut, ditargetkan mampu berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah khususnya yang diprioritaskan pada tiga layanan dasar.
Kegiatan bimtek itu dihadiri 94 orang secara luring dan 192 orang hadir secara daring, yang berasal dari sejumlah BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda, dan bagian tata pemerintahan, serta kecamatan yang telah mendeklarasikan ikut Gerakan Kencana.
Baca juga: Kemendagri jadikan Banyumas percontohan program Kencana di Jateng
Baca juga: Kemendagri tekankan pemda prioritaskan implementasi SPM bencana