Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait validitas data dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan dipakai dalam Pilkada 2024.

Menurut dia, KPU harus mempersiapkan secara matang sistem tersebut untuk memastikannya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Kalau bicara tepat atau tidak tepat penggunaan Sirekap, ya apa boleh buat. Senang atau tidak senang sistem yang sudah dibuat dengan anggaran yang begitu besar saat pilpres yang lalu, ya harus dilanjutkan di pilkada," kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut dia membeberkan bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian penting bagi KPU ketika ingin menggunakan sistem tersebut.

Hal itu menurut Ujang adalah penyajian data yang akurat, penggunaan informasi dan teknologi (IT) yang benar dan sumber daya manusia yang menjalankannya harus berkualitas, sehingga sistem itu benar-benar tidak akan menimbulkan masalah ke depannya.
"Tentu harus dilakukan dengan evaluasi yang ketat dan total. Jadi ketika banyak masalah di pilpres dan pileg yang lalu maka ketika dipergunakan dalam pilkada kali ini tentu harus hati-hati," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.

Ujang menambahkan bahwa Sirekap akan menjadi pertaruhan bagi KPU sehingga apabila nanti ada masalah, maka yang akan menjadi 'sasaran tembak' adalah KPU sendiri.

Karena itu menurut dia, sistem itu harus benar-benar di uji coba dan bukan lagi trial dan masih banyak error.
"Jadi harus betul-betul menjaga kinerjanya dengan menghadirkan Sirekap yang baik, jangan sampai nanti ada celah bolong-bolong, minus, atau kekurangan yang membuat publik ragu dan marah," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Sirekap akan digunakan kembali di Pilkada 2024.
Dia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.

"Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap, insyaallah bandwidth-nya lebih besar, sehingga traffic-nya lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan, sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," kata Idham.

Selain itu, komisioner KPU tersebut juga menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

"Tingkat akurasinya mencapai 99 persen lebih. Kami meyakini ke depan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Komisi II DPR dukung KPU kembali gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

Baca juga: KPU perbaiki Sirekap demi keakuratan hasil Pilkada 2024