Bank Tanah: 2.900 hektare disiapkan untuk industri sapi perah di Poso
26 September 2024 20:18 WIB
Deputi Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat meninjau HPL Badan Bank Tanah di Poso, Sulawesi Tengah. ANTARA/HO-Badan Bank Tanah
Palu (ANTARA) - Badan Bank Tanah menyiapkan 2.900 hektare lahan di Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk pembangunan industri sapi perah dan pengolahan susu.
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo dalam keterangan tertulis, di Palu, Kamis, menjelaskan lahan 2.900 hektare dari total 6.647 ha, dengan status hak pengelolaan lahan (HPL) yang dikuasai Bank Tanah.
"Tentunya Badan Bank Tanah siap. Kami menyiapkan lahan yang vientir vilaine seluas 6.647 hektare, yang di dalamnya sudah kami susun master plannya," ujarnya pula.
Dia menjelaskan, master plan atau perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri itu. Bank Tanah telah menyusun areal peternakan dan perkebunan yang siap menerima investor.
Ia optimis, kehadiran investor akan membantu program pemerintah yang telah disiapkan. Program itu, sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta program presiden terpilih Prabowo Subianto tentang minum susu sebagai pendamping dari makan siang gratis.
Tanah seluas 6.647 ha di Napu, Poso, dengan topografi lahan yang cenderung rendah dengan ketinggian berkisar antara 1048-1400 mdpl. Bidang HPL dilalui dengan jalan provinsi, yaitu Jalan Dongi-Dongi Watumaeta dengan lebar jalan sekitar 4 meter. Bidang HPL di Poso berjarak tempuh 117 km dari Kota Palu.
“Dari sisi Badan Bank Tanah, kami siapkan karpet merah melalui penyediaan lahan dengan kriteria yang sangat baik, untuk rencana investasi pembangunan industri sapi perah," katanya lagi.
Dia berharap tentu menjadi hal yang sangat baik dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Poso. Muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menyerap tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan.
Menurut dia, HPL Badan Bank Tanah yang berada di Lembah Napu, Poso, memenuhi beberapa kriteria yang dibutuhkan yaitu lahan dalam kondisi clean and clear, infrastruktur jalur logistik yang cukup memadai, dan letak geografis yang cukup terjangkau ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca juga: Badan Bank Tanah hadir untuk ciptakan keadilan di bidang pertanahan
Baca juga: Badan Bank Tanah menangkan gugatan atas klaim lahan Bandara IKN
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo dalam keterangan tertulis, di Palu, Kamis, menjelaskan lahan 2.900 hektare dari total 6.647 ha, dengan status hak pengelolaan lahan (HPL) yang dikuasai Bank Tanah.
"Tentunya Badan Bank Tanah siap. Kami menyiapkan lahan yang vientir vilaine seluas 6.647 hektare, yang di dalamnya sudah kami susun master plannya," ujarnya pula.
Dia menjelaskan, master plan atau perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri itu. Bank Tanah telah menyusun areal peternakan dan perkebunan yang siap menerima investor.
Ia optimis, kehadiran investor akan membantu program pemerintah yang telah disiapkan. Program itu, sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta program presiden terpilih Prabowo Subianto tentang minum susu sebagai pendamping dari makan siang gratis.
Tanah seluas 6.647 ha di Napu, Poso, dengan topografi lahan yang cenderung rendah dengan ketinggian berkisar antara 1048-1400 mdpl. Bidang HPL dilalui dengan jalan provinsi, yaitu Jalan Dongi-Dongi Watumaeta dengan lebar jalan sekitar 4 meter. Bidang HPL di Poso berjarak tempuh 117 km dari Kota Palu.
“Dari sisi Badan Bank Tanah, kami siapkan karpet merah melalui penyediaan lahan dengan kriteria yang sangat baik, untuk rencana investasi pembangunan industri sapi perah," katanya lagi.
Dia berharap tentu menjadi hal yang sangat baik dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Poso. Muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menyerap tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan.
Menurut dia, HPL Badan Bank Tanah yang berada di Lembah Napu, Poso, memenuhi beberapa kriteria yang dibutuhkan yaitu lahan dalam kondisi clean and clear, infrastruktur jalur logistik yang cukup memadai, dan letak geografis yang cukup terjangkau ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca juga: Badan Bank Tanah hadir untuk ciptakan keadilan di bidang pertanahan
Baca juga: Badan Bank Tanah menangkan gugatan atas klaim lahan Bandara IKN
Pewarta: Fauzi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Tags: