Kuala Lumpur (ANTARA News) - Ketua Menteri (gubernur) Malaka Mohd Ali Rustam menyatakan kekhawatirannya kebijakan fiskal baru Indonesia akan berdampak pada penurunan kunjungan turis Indonesia ke negara bagian itu. Kebijakan baru fiskal itu akan berdampak pada penurunan turis asal Indonesia. Dia memperoleh informasi mengenai turunnya reservasi kamar hotel pada Tahun Baru China pada akhir bulan ini di Malaka darituris Indonesia , demikian tulis harian The Star, Selasa. Menurut dia, mulai Januari-November 2008 ada 1,02 juta turis asing berkunjung ke Malaka dan turis Indonesia sendiri ada sekitar 95.000 orang atau 9,4 persen dari total turis asing. Ketua menteri Malaka itu memprediksikan kebijakan fiskal baru di Indonesia akan menurunkan kunjungan turis Indonesia ke Malaysia, khususnya Malaka. Dampak TKI Sementara itu, Presiden Persatuan Agensi Pembantu-rumah Asing (PAPA) Malaysia, Zulkepley Dahalan mengatakan kebijakan fiskal baru di Indonesia akan berdampak pada penurunan rekrutmen pembantu secara individual. "Dengan kebijakan baru itu, maka warga Malaysia yang akan mengambil pembantu secara individual akan bertambah berat karena dikenakan biaya Rp2,5 juta via udara dan Rp1 juta via laut. Hal ini akan sangat memberatkan warga Malaysia," katanya. Menurut dia, rekrutmen pembantu secara individual banyak terjadi, walaupun sebenarnya bertentangan dengan MoU antara Indonesia-Malaysia. Warga Malaysia mengambil pembantu secara langsung atau invidual karena tidak mampu mengambil pembantu via agensi (PJTKI) karena terlalu mahal. Mereka harus membayar 5.000 - 6.000 ringgit (Rp15-18 juta) per orang. Rekrutmen individual dilakukan dengan cara warga Indonesia masuk ke Malaysia dengan visa turis atau kunjungan sosial (social visit) kemudian diurus ijin kerjanya. Tetapi, lanjut Zulkepley, kebijakan baru fiskal baru itu bisa saja meningkatkan pemasukan TKI secara ilegal via laut dengan kapal, karena pembayaran fiskal dirasakan lebih mahal. (*)