Jakarta (ANTARA News) - Indonesia merupakan negara yang memiliki rentangan yang luas dan merupakan negara ke-7 terluas di dunia sekaligus sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia. Ditambah lagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.

Namun Indonesia masih memiliki permasalahan terkait sektor transportasi yang seharusnya menjadi penghubung antarpulau di Nusantara ini.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan skema kerja sama publik swasta (KPS) kepada investor internasional seperti yang telah dilakukan di sejumlah acara seperti International Transport Forum (ITF) 2014 di Jerman, 21--23 Mei.

"Indonesia menghadapi kompleksitas dalam membangun prasarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Untuk itu, skema Public Private Partnership (nama lain KPS, red) dalam pembangunan prasarana transportasi di Indonesia menjadi sesuatu yang penting," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Sabtu.

Dalam sektor perkeretaapian, Wamenhub dalam ITF menyampaikan, bahwa rata-rata jumlah penumpang kereta api di Indonesia adalah 216,17 juta penumpang per tahun dan untuk barang adalah 6,26 juta ton/tahun, dengan total panjang jaringan jalan rel di Sumatera 1.835 km dan di Jawa 6.324 km. Untuk itu, ujar dia, Pemerintah RI memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut berinvestasi di Indonesia.

"Untuk mendukung partisipasi tersebut, Pemerintah menyederhanakan kebijakan dan regulasi di sektor perekeretaapian," katanya sambil menambahkan, proyek yang dibiayai melalui skema KPS antara lain konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.

Sementara di bidang perhubungan udara, Wamenhub menyampaikan, perkembangan penerbangan di Indonesia di mana pertumbuhan rata-rata penumpang adalah 15,26 persen per tahun di rute domestik dan 21,9 persen per tahun di internasional selama lima tahun terakhir.

Untuk rencana pengembangan bandara yang ditawarkan melalui skema KPS antara lain pembangunan New Bali Airport di Bali, dan Kulon Progo International Airport di Yogyakarta.

Sedangkan sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dinilai menghadapi kompleksitas dalam membangun transportasi laut, terutama pembangunan pelabuhan laut yang bisa mendukung aktivitas ekspor impor.

"Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas, membangkitkan dan menarik banyaknya lalu lintas kapal yang bermuatan skala besar di dalam perairan Indonesia," ucapnya.

Wamenhub mengakui bahwa banyak tantangan untuk mengembangkan transportasi intermoda yang efektif dan efisien serta sistem logistik yang terintegrasi, sehingga diperlukan komitmen yang kuat untuk meningkatkan infrastruktur transportasi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan regional.

Saat ini, ujar Wamenhub, Indonesia sedang menerapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana ada bagian yang signifikan untuk peran serta swasta melalui skema KPS dalam pembangunan infrastruktur.

Kemenhub menyatakan sektor transportasi di Indonesia saat ini sedang mengalami defisit dan kesenjangan yang besar karena kapasitas saat ini sudah jauh dilampaui permintaan pergerakan penumpang dan barang di Tanah Air.

Hal itu dinilai bakal menciptakan kompleksitas interaksi penduduk dan transportasi di satu sisi tapi juga membuka peluang investasi di sisi lain sehingga transportasi di pulau Jawa harus dibangun secara terintegrasi dengan perekonomian dan banyak pelayanan yang bersifat komersial dapat dibangun oleh investasi swasta.

Sebagai contoh harapan uluran tangan investor, Kemenhub antara lain mengharapkan ada investor yang siap membangun stasiun kereta api di Kabupaten Bekasi guna meningkatkan layanan jasa transportasi massal tersebut guna memudahkan pengangkutan warga setempat.

"Kami berharap ada investor yang berminat untuk membangun stasiun KA dengan lokasi antara Stasiun Cibitung dan Stasiun Cikarang," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko.

Hermanto mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan elektrifikasi hingga ke Stasiun Cikarang sehingga nantinya jalur KA Jakarta--Cikarang bisa dilalui oleh KRL Komuter.



Kerja sama Korsel

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono juga telah menginginkan kerja sama di sektor transportasi antara Republik Indonesia dan Korea Selatan dapat segera terlaksana untuk memecahkan persoalan transportasi di Tanah Air.

"Untuk penandatanganan MoU (nota kesepahaman), saya mengharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Bambang Susantono.

Wamenhub telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi Korea Hyung Koo Yeo guna membahas, antara lain kerja sama pengembangan infrastruktur transportasi terutama bidang perkeretaapian.

Ia menyambut baik prakarsa Republik Korea untuk kerja sama pengembangan infrastruktur perkeretaapian.

Selain itu, ujar dia, kerja sama itu dapat diwujudkan baik melalui skema "Government to Government" (Kerja sama antarlembaga pemerintah), "Bussiness to Bussiness" (Kerja sama antarswasta) dan "Research Institution to Research Institution" (Kerja sama antar-institusi riset).

Sembari menunggu penandatanganan MoU, katanya, perlu dilakukan pembicaraan tingkat teknis melalui pertemuan antarkementerian.

Indonesia bakal meneladani Korea Selatan dalam pengembangan teknologi informasi (TI) di sektor transportasi karena permasalahan lalu lintas yang dialami "Negara Ginseng" tersebut dinilai selaras dengan yang dihadapi Indonesia.

"Tahun 1980-an Korsel menghadapi kondisi masalah lalu lintas seperti kota-kota di Indonesia saat ini," kata Menteri Perhubungan, Evert Erenst Mangindaan.

Menurut dia, ada beberapa contoh negara yang berhasil menerapkan TI di sektor transportasi, seperti Jerman, tetapi pihaknya memilih untuk lebih mencontoh Korsel.

Mangindaan menjelaskan Korsel merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan integrasi antarmoda dan mengembangkan TI di sektor transportasi adalah Korsel.

"Pemerintah Korsel berhasil membangun model perkotaan (smart city) yang berbasis TI melalui kerja sama melalui lintas sektor meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan swasta," katanya.

(M040)