Menlu RI tegaskan penanganan kenaikan permukaan air laut harus adil
26 September 2024 11:51 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea level rise” terkait isu kenaikan permukaan air laut di sela-sela Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (25/9/2024). ANTARA/HO-Kemlu RI
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya aksi konkret dunia untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dilakukan dengan pembagian beban yang adil.
Hal itu karena dampak kenaikan permukaan air laut berpotensi dialami semua orang di dunia, bahkan pada masyarakat yang tinggal jauh di daratan, serta memperburuk kerentanan pangan dan ekonomi.
“Menjaga peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius adalah ‘harga mati’, dan untuk mencapainya diperlukan pembagian beban yang adil, bukannya pengalihan beban,” ucap Retno, sebagaimana keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea level rise” terkait isu kenaikan air laut di New York, Rabu waktu setempat, di sela-sela Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Untuk itu, penguatan kerja sama internasional menghadapi kenaikan permukaan laut patut difokuskan pada peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya teknologi maupun pendanaan yang dapat diakses semua negara, kata Retno.
Baca juga: Menlu RI: Mitigasi iklim dunia pastikan kelangsungan negara kepulauan
Dia juga menegaskan bahwa itikad politik dunia dalam menangani kenaikan permukaan laut harus diperkuat karena hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya wilayah negara dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Ia kemudian menyoroti inisiatif Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS) Oktober lalu di Bali sebagai upaya mendorong kolaborasi internasional dan mengeksplorasi mekanisme pendanaan inovatif bagi negara-negara tersebut.
Menlu Retno juga mengatakan bahwa diperlukan sebuah agenda global khusus terkait isu kenaikan permukaan air laut dan menekankan pentingnya upaya penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk.
Pemajuan ilmu pengetahuan dan data juga perlu didorong untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih efektif, kata dia.
“Kenaikan air laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi, bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang,” ucap Menlu RI.
Baca juga: Menlu tekankan pentingnya perkuat kerja sama dalam aksi iklim
Hal itu karena dampak kenaikan permukaan air laut berpotensi dialami semua orang di dunia, bahkan pada masyarakat yang tinggal jauh di daratan, serta memperburuk kerentanan pangan dan ekonomi.
“Menjaga peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius adalah ‘harga mati’, dan untuk mencapainya diperlukan pembagian beban yang adil, bukannya pengalihan beban,” ucap Retno, sebagaimana keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea level rise” terkait isu kenaikan air laut di New York, Rabu waktu setempat, di sela-sela Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Untuk itu, penguatan kerja sama internasional menghadapi kenaikan permukaan laut patut difokuskan pada peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya teknologi maupun pendanaan yang dapat diakses semua negara, kata Retno.
Baca juga: Menlu RI: Mitigasi iklim dunia pastikan kelangsungan negara kepulauan
Dia juga menegaskan bahwa itikad politik dunia dalam menangani kenaikan permukaan laut harus diperkuat karena hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya wilayah negara dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Ia kemudian menyoroti inisiatif Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS) Oktober lalu di Bali sebagai upaya mendorong kolaborasi internasional dan mengeksplorasi mekanisme pendanaan inovatif bagi negara-negara tersebut.
Menlu Retno juga mengatakan bahwa diperlukan sebuah agenda global khusus terkait isu kenaikan permukaan air laut dan menekankan pentingnya upaya penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk.
Pemajuan ilmu pengetahuan dan data juga perlu didorong untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih efektif, kata dia.
“Kenaikan air laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi, bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang,” ucap Menlu RI.
Baca juga: Menlu tekankan pentingnya perkuat kerja sama dalam aksi iklim
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024
Tags: