Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden BJ Habibie berpesan siapapun pemimpin bangsa Indonesia yang memenangkan Pemilihan Presiden pada Juli 2014, agar mampu bertindak inklusif, yakni memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompoknya.

"Berperilakulah inklusif, jangan eksklusif. Contohlah waktu Pak Habibie mengambil alih kekuasaan dari Pak Soeharto," kata BJ Habibie dalam "teleconference" dari Jerman yang digelar Iabie (Ikatan Alumni Program Habibie) Monthly Talk Show Series 2014 di Jakarta, Sabtu.

Dirinya, ujar Habibie, selain sebagai Ketua Harian DPP Golkar, juga saat itu menjabat sebagai Presiden merangkap Wakil Presiden sehingga tidak bertanggung jawab kepada Golkar saja, tetapi juga kepada seluruh bangsa Indonesia.

"Kami (Partai Golkar -red) dapat 87 persen kursi di DPR dari hasil pemungutan suara, dan MPR berkoalisi dengan ABRI (sekarang TNI) dan Utusan Daerah, namun saya tidak bertanggung jawab kepada yang 87 persen. Tapi saya bertanggung jawab terhadap seluruh bangsa Indonesia," katanya.

Pihaknya, lanjut Habibie, harus bertindak untuk kepentingan rakyat dan membuat program-program yang pro-rakyat.

"Siapapun yang ada di kabinet nanti saya minta dengan hormat agar bertindak inklusif pro-rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak dibayar dengan uang tapi oleh jam kerja," katanya.

Kepada para alumnus program beasiswa Habibie, ia berpesan agar mereka terus mengembangkan kemampuan untuk berkarya demi bangsa Indonesia.

Di masa Habibie, ada sekitar 1.500 tamatan terbaik SMA yang dikirim ke sembilan negara, yakni Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Australia, Austria dan Kanada untuk menjadi sarjana strata satu di bidang teknologi.

Selain itu, ada 2.500 lulusan sarjana strata satu yang diberi beasiswa untuk menempuh pendidikan master dan doktor, sehingga total ada sekitar 4.000 orang yang telah mendapat beasiswa melalui program beasiswa Habibie sepanjang 1982-1996.

Saat ini, para alumnus program Habibie sudah banyak yang menjadi berbagai tokoh bangsa, seperti anggota badan legislatif dari partai yang berbeda-beda, juga pejabat eselon satu dan dua di kementerian serta peneliti di lembaga-lembaga riset pemerintah.
(D009/T008)