Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan upaya bersama melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ranah daring sudah sangat mendesak.

"Kondisi ini harus segera direspons dengan cepat dan terkoordinasi dengan baik," ujar Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.

Menteri PPPA menyampaikan bahwa dalam lanskap digital yang berkembang pesat saat ini, anak-anak adalah populasi yang paling rentan menghadapi risiko tinggi di ranah daring, seperti eksploitasi dan pelecehan.

Untuk mendiskusikan isu tersebut, Pemerintah Indonesia menggelar 2024 ASEAN ICT Forum on Child Online Protection di Bali pada 25-26 September 2024 sebagai bentuk komitmen dari Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Pelecehan Daring di ASEAN yang disahkan pada 2021.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan & anak rentan alami kekerasan di ranah online

"Kami menyambut baik diselenggarakannya ASEAN ICT Forum di Bali. Tema utama yang diusung yaitu Membentuk Masa Depan Memajukan Keamanan dan Hak Digital bagi Anak-Anak di Dunia yang Didorong oleh Teknologi. Kita menghadapi kenyataan di sekeliling kita di mana antara satu persen hingga 20 persen anak-anak di enam negara anggota ASEAN telah mengalami beberapa bentuk pelecehan atau eksploitasi daring selama periode 12 bulan. Ini adalah tantangan besar untuk ASEAN dan memerlukan tindakan nasional dan regional," ujar Bintang Puspayoga.

Menurut dia, ASEAN menghadapi permasalahan yang memprihatinkan dengan maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan secara langsung, di mana kawasan ASEAN menjadi pusat global kasus pelecehan seksual anak.

Hasil penelitian Disrupting Harm yang dilakukan UNICEF pada 2022 menunjukkan antara 1 persen sampai 20 persen anak-anak yang menggunakan internet di enam negara ASEAN telah mengalami beberapa bentuk eksploitasi seksual online dan pelecehan seksual online selama periode 12 bulan penelitian.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan langsung dan kawasan ASEAN telah menjadi pusat global kegiatan mengerikan tersebut.

Baca juga: Menteri PPPA: Pentingnya literasi digital cegah kejahatan online

Para pelaku menggunakan platform pembayaran daring untuk mendanai dan mengendalikan kejahatan mereka.

Mereka menargetkan anak-anak melalui promosi dan penipuan, atau bahkan memaksa mereka untuk memproduksi konten yang dibuat sendiri.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen besar untuk melindungi anak-anak dalam segala aspek, termasuk lingkungan digital.

Rencana Aksi Nasional KemenPPPA memprioritaskan perlindungan hak-hak anak dengan fokus khusus pada keselamatan mereka di ranah daring.

Baca juga: Menteri: Perempuan dan anak harus waspada manfaatkan teknologi digital

Bintang Puspayoga berharap forum ini memperkuat sinergi antarnegara ASEAN untuk bersama-sama melindungi anak di era digital yang semakin maju ini.