Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa konflik kepentingan sebagai embrio yang memicu praktik tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Konflik kepentingan adalah awal mula dari korupsi. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 i menyebutkan bahwa benturan kepentingan bisa muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, konflik kepentingan bisa muncul dalam berbagai bentuk lainnya," kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pejabat publik yang memegang jabatan seringkali menghadapi situasi konflik kepentingan, seperti menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, rangkap jabatan, atau menerima gratifikasi.

Jika dibiarkan, hal ini bisa menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.

Baca juga: KPK ungkap masih banyak konflik kepentingan libatkan pejabat

Nawawi juga mengusulkan agar KPK berperan lebih dalam mengawasi dan menindak konflik kepentingan.

"KPK bisa menjadi pengawas dan menindak jika ada indikasi konflik kepentingan," katanya.

Selain itu, Nawawi menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya konflik kepentingan sehingga KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Sosialisasi Kampanye terus berupaya memberikan edukasi tentang risiko konflik kepentingan dan korupsi kepada masyarakat.

Baca juga: TII: Pimpinan KPK harus terbebas dari konflik kepentingan

Ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar juga menekankan pentingnya kesadaran pribadi dalam menghadapi konflik kepentingan.

"Konflik kepentingan adalah soal kesadaran diri. Kita harus jujur dan mengakui jika ada konflik kepentingan," ujarnya.

Program Manager Indonesia Corruption Watch (ICW) Nisa Rizkiah Zonza menambahkan bahwa diskusi ini juga menjadi ajang peluncuran Modul ke-25 Akademi Antikorupsi yang didukung USAID.

Modul ini bertujuan membantu masyarakat memahami dan menghindari konflik kepentingan dalam kehidupan sehari-hari.

Nisa mengajak semua pihak untuk bekerja sama mencegah konflik kepentingan karena masalah ini sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi awal dari korupsi.

"Mari kita cegah konflik kepentingan bersama-sama," ajaknya.

Baca juga: Mendagri ingatkan pejabat pemda hindari konflik kepentingan