Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengupayakan peningkatan kinerja jaringan jalan nasional sehingga mewujudkan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, responsif, dan adaptif.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin di Jakarta, Senin, mengatakan, hal itu dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Pembangunan dan Pengembangan Arterial Transport Management System (AtMS) bersama lintas pemangku kepentingan.

"Ini dalam rangka meningkatkan Sistem Informasi Arterial Transport Management System (AtMS) seraya mendukung Digital Collaborative Governance untuk peningkatan kinerja jaringan jalan nasional," kata Risyapudin.

Ia menyampaikan bahwa hal itu juga merupakan salah satu upaya Ditjen Perhubungan Darat dalam menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, responsif, dan adaptif.


“Mari kita sama-sama terintegrasi dalam bentuk AtMS, sehingga AtMS ini bisa memberikan suatu layanan digital kepada seluruh masyarakat, operator, dan pelaku usaha angkutan jalan," tuturnya.

Menurut dia, transformasi digital dari konvensional ke modern dengan mengubah cara pemikiran dan perilaku maka dapat mempercepat dan mempermudah aktivitas masyarakat.

"Kita harus mendukung penerapan optimalisasi pada sistem pelayanan publik khususnya di bidang transportasi, yang ekonomis, efektif, efisien serta berkelanjutan dan tetap mengutamakan keselamatan," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penerapan digitalisasi merupakan keharusan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ia menyebutkan, kini ada sebanyak 27.000 aplikasi di lingkup pemerintah dari pusat hingga daerah yang perlu diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat pun melakukan integrasi dan pertukaran data di bidang transportasi darat yang dihasilkan dari sistem yang telah dibangun oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui Digital Collaborative Governance.

Ia berharap melalui kegiatan itu dapat menghasilkan Grand Design Pembangunan dan Pengembangan AtMS yang akan menjadi pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Kementerian Perhubungan.

"Sehingga menghasilkan dan memberikan data-data lalu lintas berupa kinerja lalu lintas yang berguna untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas serta semakin kuatnya kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan LLAJ," kata Risyapudin.

Baca juga: Kemenhub: Menara suar simbol ketahanan navigasi maritim Indonesia
Baca juga: Kemenhub: SIMKAPEL berikan solusi kemudahan layanan jasa perkapalan
Baca juga: Kemenhub: Program Buy The Service sudah layani 81,80 juta penumpang