Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa defisit APBN hingga Agustus 2024 mencapai Rp153,7 triliun, atau sebesar 0,68 persen dari PDB.

“Tahun ini defisit didesain pada Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB. Jadi, dalam hal ini (defisit pada Agustus sebesar) 0,68 persen masih di dalam track untuk APBN 2024,” ujar Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin.

Defisit tersebut salah satunya terjadi karena penerimaan negara yang menurun 2,5 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1.777 triliun, sementara realisasi belanja pemerintah berjalan on track mencapai 58,1 persen dari pagu, atau Rp1.930,7 triliun.

Pendapatan negara per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp1.777 triliun, atau sebesar 63,4 persen dari APBN. Pencapaian tersebut menurun 2,5 persen dari tahun lalu.

Penerimaan pajak menurun 4 persen menjadi Rp1.196,5 triliun, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai naik 6,8 persen menjadi Rp183,2 triliun.

Tidak hanya penerimaan pajak yang menurun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menyusut 4,8 persen menjadi Rp383,8 persen.

Sedangkan realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.368,5 triliun atau 16,9 persen dari APBN, yang digunakan sebesar Rp703,3 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan senilai Rp665,2 triliun untuk belanja non-K/L.

Realisasi belanja negara juga telah disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah sebesar Rp562,1 triliun per Agustus 2024.

Sementara pembiayaan anggaran atau utang tercatat sebesar Rp291,9 triliun, naik 81,2 persen yoy.

Meskipun begitu, Sri Mulyani mengatakan bahwa posisi keseimbangan primer masih dapat terjaga surplus Rp161,8 triliun.

“Meskipun surplus, ini kalau dibandingkan tahun lalu memang mengalami penurunan (sebesar 61,7 persen). Namun, ini masih surplus yaitu Rp161,8 triliun,” ujarnya.