Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan bagaimana cara Indonesia berinvestasi terhadap sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan kepada Bank Dunia.

Dalam acara The International Seminar and Growth Academy ASEAN di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin, Sri Mulyani menekankan pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah.

"Indonesia memiliki modal manusia yang besar dengan populasi muda yang terus bertumbuh, namun tanpa peningkatan kualitas pendidikan, kita tidak akan bisa memaksimalkan potensi tersebut," kata Sri Mulyani.

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Outlook anggaran pendidikan pada APBN 2024 diperkirakan sebesar Rp581,3 triliun.

Sementara untuk APBN 2025 dipatok sebesar Rp724,26 triliun yang merupakan 20 persen dari total belanja negara senilai Rp3.621,31 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Transformasi digital Pemda syarat RI jadi negara maju

Baca juga: Sri Mulyani minta sinkronisasi data APBN dan APBD lebih disempurnakan

Selain itu, dibentuk dana abadi pendidikan sebagai Endowment Fund (EF) pendidikan.

Dana abadi di bidang pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi.

"Saya kira Anda juga menerima beberapa mahasiswa Indonesia yang dikirim oleh dana beasiswa kami. Ini semua sebenarnya adalah cara Indonesia mengikuti banyak negara lain yang telah berhasil mencapai berpendapatan tinggi," tambahnya.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah merencanakan dana abadi di bidang pendidikan sebesar Rp25 triliun.

Dana Abadi Pendidikan (DAP) itu termasuk dana abadi pesantren, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi yang dananya dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai EF pendidikan.

Baca juga: Menkeu menilai pemda masih bergantung pada keuangan pemerintah pusat

Baca juga: Sri Mulyani luncurkan buku "No Limits: Reformasi dengan Hati"