Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menyerukan kepada semua pihak yang bersengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan untuk menjalin komunikasi intensif untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas.

"Pesan utamanya adalah semua pihak harus berkomunikasi satu sama lain dan menunjukkan rasa saling menahan diri," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai membuka Konferensi Regional Traktat Anti-Uji Coba Nuklir (CTBT), di Jakarta, Senin.

Menlu menyatakan telah berbicara melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Vietnam dan Menteri Luar Negeri Tiongkok terkait stabilisasi kawasan Laut Tiongkok Selatan dan mencegah krisis melebar.

"Apabila tidak ada dialog, situasinya akan di luar kendali dan krisis akan melebar," kata Marty.

Menurut Marty, dialog antar-negara terkait dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan perlu segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya eskalasi situasi.

"Semua turut merasakan situasi di kawasan meningkat dan tidak menentu. Jadi, dialog bukan suatu pilihan bisa atau tidak, melainkan suatu keharusan, keniscayaan, bahwa semua pihak harus bekerja untuk memastikan agar situasi di Laut Tiongkok Selatan betul-betul terkendali kembali," kata Marty.

Pada tanggal 16 Mei 2014, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai krisis antara Vietnam dan RRT yang meningkat terkait Laut Tiongkok Selatan.

Indonesia secara khusus prihatin terhadap risiko meningkatnya ketegangan dan miskalkulasi yang ditimbulkan oleh manuver-manuver membahayakan oleh kapal-kapal Angkatan Laut kedua negara yang telah mengakibatkan korban luka dan kerusakan materi.

Krisis kedua negara meningkat setelah minggu lalu terjadi aksi protes warga Vietnam terhadap tindakan Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang berubah menjadi aksi kekerasan dan menyebabkan korban jiwa, selain korban luka dan kerugian materi.

Oleh karena itu, Indonesia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati komitmen yang tercantum dalam Deklarasi Tata Perilaku di Laut Tiongkok Selatan (DOC).

"Sengketa wilayah itu kenyataan. Sekarang bagaimana untuk memastikan krisis itu tidak menyebabkan distabilitas dan potensi konflik di antara negara," kata Marty.

(A060)