"Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, maka ada beberapa hal yang harus diwaspadai seperti adanya deflasi, peluang kerja yang semakin ketat, perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kebijakan pemerintahan baru, dan situasi ketidakpastian akibat geopolitik, kebijakan, El Nino, La Nina, dan berbagai hal lain," ujar Marselina di Bandarlampung, Lampung, Sabtu.
"Policy mix ini antara kebijakan fiskal dan moneter saling bekerja sama, tidak ada ego kebijakan. Dan, yang harus dilakukan dari segi fiskal ekspansif adalah dengan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah melalui gaji ASN, tunjangan hari raya, dan bonus," kata dia.
Ia melanjutkan perlu juga dilakukan peningkatan transfer tunai ke masyarakat, pemberian insentif fiskal, serta percepatan serapan anggaran APBN ataupun APBD.
"Selanjutnya, fokus kepada anggaran untuk sektor unggulan, meningkatkan daya beli, dan untuk meningkatkan kapasitas produksi," ucap Marselina yang juga Regional Expert Kemenkeu.
Kemudian, perlu juga dilakukan evaluasi mengenai berbagai program subsidi agar tepat sasaran, terlebih lagi ada fenomena penurunan kelas menengah di masyarakat yang perlu diperhatikan.
"Lalu, pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga dengan pemanfaatan lahan rumah tangga melalui pemaksimalan pertanian perkotaan," tambahnya.
Marselina menjelaskan perlu juga dilakukan pembukaan lapangan kerja baru, bantuan modal serta pelatihan pemasaran. Sedangkan, dari sisi permintaan perlu menaikkan daya beli melalui peningkatan upah minimum provinsi (UMP).
Baca juga: Pemprov Lampung: Tingkatkan belanja modal dukung pertumbuhan daerah
Baca juga: Realisasi PNBP Lampung Rp688,5 miliar di triwulan II-2024
Baca juga: Realisasi belanja negara APBN Lampung Rp18,72 triliun di triwulan II