Menurut dia, cara yang dilakukan pihaknya untuk memberantas penyelundupan BBL yakni dengan pembentukan Project Management Office (PMO 724) yang memastikan implementasi Permen KP No.7/2024 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.
Adapun PMO-724 berfokus pada aspek pelaksanaan operasional pengelolaan lobster, koordinasi antar lembaga, serta pemantauan dan evaluasi aktivitas penangkapan BBL.
"Pak Menteri KKP berpesan agar kami tak gentar menghadapi penyelundup BBL. Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini,” kata dia.
Dirinya mengatakan, penyelundupan BBL turut menjadi tantangan bagi pembudidaya lobster di Tanah Air, hal tersebut karena para pembudidaya harus bersaing mendapatkan BBL dengan harga yang tak kompetitif.
Di sisi lain salah satu perusahaan joint venture Indonesia-Vietnam yang bergerak di bidang perikanan, khususnya dalam budidaya lobster PT Idovin Aquaculture International mendukung penindakan tegas kegiatan penyelundupan BBL ke pasar domestik.
Juru Bicara PT Idovin Aquaculture International Adinda Cresheilla mengatakan, dengan adanya penegakan hukum dan penyempurnaan tata kelola BBL, secara langsung dapat mewujudkan investasi yang berkelanjutan.
Sebelumnya KKP terus berupaya melakukan inovasi dalam meningkatkan produksi lobster hasil budidaya di Indonesia salah satunya pengembangan kerang coklat sebagai bahan pakan komoditas udang tersebut.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (DJBP) KKP Tb Haeru Rahayu menyatakan, salah satu tantangan dalam budidaya lobster adalah ketersediaan dan rantai pasok pakan, kerang merupakan salah satu faktor utamanya.
"Kami terus berinovasi, salah satunya adalah penyediaan pakan lobster yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya untuk mendukung produksi yang maksimal," ujar Haeru dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/8).