Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoptimalkan pendidikan vokasi untuk menghubungkan dan mencocokkan (link and match) para lulusan yang sudah memiliki keahlian tertentu dengan dunia kerja.

“Pemerintah sudah mulai membangun dengan regulasi Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Harapannya kita dorong melalui vokasi ini, kebutuhan-kebutuhan di sektor lapangan pekerjaan bisa diisi dengan jenjang pendidikan vokasi,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan, Kemenko PMK selama ini telah melakukan koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, salah satunya dengan melibatkan pemerintah daerah dalam membangun sistem informasi ketenagakerjaan.

“Ada satu titik penting untuk bisa menyiapkan sistem informasi ketenagakerjaan, di mana masing-masing daerah akan membangun sistem tersebut, yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai kementerian teknis,” ucapnya.

Menurutnya, melalui sistem informasi ketenagakerjaan tersebut, pemerintah berharap informasi-informasi yang dibutuhkan di dunia kerja secara cepat dapat tersalurkan, dengan berbagai kebutuhan yang telah dipetakan pada sekolah vokasi.

“Perlu menjadi catatan, sekolah vokasi membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil karena anak didik harus betul-betul diberikan keahlian yang siap digunakan. Di daerah-daerah, hal-hal yang baik misalnya di kawasan ekonomi khusus akan dibangun aktivitas ekonomi tertentu, oleh karena itu disiapkan di sana sekolah vokasi yang bisa mensuplai kebutuhan kawasan ekonomi khusus,” tuturnya.

Ia menegaskan, apabila penawaran dan permintaan terkait vokasi sudah sejalan, pertambahan angkatan kerja yang bisa masuk ke lapangan kerja dan angka pengangguran bisa diturunkan.

Nunung juga menekankan pentingnya pembangunan manusia yang memperhatikan seluruh fase kehidupan untuk menyambut Indonesia Emas 2045, salah satunya dengan link and match pendidikan dengan kebutuhan di dunia kerja.

“Pembangunan manusia harus memperhatikan seluruh fase kehidupan, di dunia kerja, tentunya perlu ada keterkaitan antara supply dan demand, lalu pada usia pensiun juga perlu diperhatikan,” katanya.

Dalam satu lingkaran siklus hidup pembangunan manusia, lanjutnya, perlu ada program yang melindungi seluruh fase kehidupan.

“Maka ada program yang melingkupi seluruh fase kehidupan, yang tidak kalah pentingnya adalah sistem kesehatan, perlindungan sosial mulai dari prenatal hingga lanjut usia,” demikian Nunung Nuryartono.