Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut ada lima program prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Jadi dari sekian poin perhatian kami dalam penyusunan APBD 2025 yang prioritas ada lima," kata Heru di Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa.

Baca juga: Enam program yang harus berlanjut untuk atasi masalah di Jakarta
Pertama, untuk penanggulangan banjir di Jakarta yang salah satunya melanjutkan pembangunan tanggul laut melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mengatasi rob di kawasan utara.

Kedua, program pengentasan kemiskinan dan ketahanan Jakarta di dalam ekonomi global berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketiga, program penanganan kemacetan yang selama ini masih menjadi permasalahan bagi warga Jakarta, khususnya saat jam kerja atau dari pagi hingga sore.

"Lalu kelima, kepastian air bersih untuk masyarakat.

Baca juga: SDA Jaksel revitalisasi saluran air di Pejaten Timur cegah banjir
Heru menegaskan program prioritas itu menjadi fokus Jakarta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jakarta sebagai kota global usai tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) sebesar Rp85,19 triliun.

Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi atas Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI tahun anggaran 2024.

"Penetapan (APBD DKI 2024) Rp81,71 triliun. Setelah perubahan Rp85,19 triliun," kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah saat membacakan laporan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/8).

Baca juga: Kawasan KBT jadi ruang baru bagi "live streamer" meraih uang
Neneng merinci perubahan APBD 2024 sebesar Rp85,19 triliun, terdiri dari pendapatan daerah Rp74,935 triliun dan pembiayaan daerah Rp10,255 triliun.

"Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp10,25 triliun, terdiri dari sisa lebih perhitungan Rp6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp3,71 triliun,” ucap Neneng.