Jakarta (ANTARA News) - Tangannya memegang kedua sisi podium. Alun suaranya teratur. Di depannya duduk berderet "fund manager", konsultan keuangan dan investor.

Lelaki kelahiran Medan, Sumatera Utara, 47 tahun lalu itu diminta menjelaskan kondisi investasi di tahun politik.

Pria itu, Elvyn G Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, lembaga yang memutar dana investasi hingga Rp108 triliun di saham, reksadana, sukuk dan obligasi. Dengan dana sebesar itu, mantan Direktur Investasi PT Jamsostek itu layak didengar.

Dia mengatakan orang yang beruntung di Indonesia itu hanya 0,3 persen. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan yang besar dan tidak terpengaruh pada kondisi politik dan ekonomi apapun di Indonesia.

Kondisi politik atau krisis hanya memengaruhi besaran keuntungan yang mereka peroleh, tapi tidak akan membuat mereka jatuh bangkrut.

Namun, Elvyn mengingatkan kekayaan yang dimiliki tidak ada artinya jika tidak memberi manfaat pada orang di sekitarnya. "Tidak ada artinya, kekayaan besar jika tidak mampu menyejahterakan dan melindungi pekerja dari risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun," kata penyanyi dan penulis lagu jazz itu.

Memberi perlindungan kepada pekerja bukan sekadar kewajiban, tetapi juga panggilan moral bagi pengusaha. Karena itu pula dia memberi apresiasi tinggi pada pengusaha kecil menengah yang mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial.

Perhatian Elvyn tidak hanya pada jaminan sosial --yang diingatkannya bahwa jaminan sosial berbeda dengan asuransi sosial--, tetapi juga pada pembangunan bangsa.

Menurut dia, saat ini konsentrasi hendaknya difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan dan penciptaan stabilitas.

CEO yang mahir bermain piano itu menilai semua pihak harus menjaga agar setiap anak harus bisa mengikuti wajib belajar 12 tahun. Konsekwensinya, harus dialokasikan dana untuk penyelenggaraan Wajar 12 Tahun sehingga tidak ada anak yang putus sekolah setelah lulus SD atau SMP.

"Jika ada pihak atau orang tua yang tidak menyertakan anaknya dalam Wajar 12 Tahun maka layak dihukum, apapun alasannya, termasuk jika alasannya membantu mencari nafkah," kata Elvyn.

Komposisi 52 persen penduduk yang tamat dan tidak tamat SD saat ini harus diubah karena hanya pendidikan yang dapat mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik.

Begitu juga dengan kesehatan. "Hanya penduduk sehat yang bisa bekerja karena itu harus dijamin bahwa setiap orang harus sehat dan jika sakit berhak mendapat pelayanan yang memadai," kata Elvyn.

Menurut dia, akses layanan yang mudah dan murah menghindari penduduk jatuh miskin.

Sementara faktor stabilitas sangat strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berusaha mengejar perbaikan hidup.

Ketika ditanya, apakah itu pesan itu ditujukan kepada calon presiden mendatang, Elvyn hanya tersenyum. "Itu hanya sekadar sumbang fikiran," katanya.