Sidoarjo (ANTARA News) - Setelah dinyatakan kecil kemungkinan luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bisa diatasi, maka Tim Nasional akhirnya mewujudkan rencana pemukiman kembali (resetlement) bagi warga yang menjadi korban dengan berbagai pilihan. "Yang direlokasi salah satunya adalah jalan tol, rel kereta api dan keberadaan pipa gas. Perencanaan itu dijelaskan sebagai daerah yang berbahaya, dan ini merupakan petunjuk dari Presiden untuk segera dipetakan," kata Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, di ruang kerjanya, Jumat. Ia mengemukakan, akan segera memberikan penjelasan kepada warganya yang terkait dengan rencana pemukiman kembali tersebut, karena instruksi yang disampaikan Presiden RI mengenai hal itu harus diketahui oleh warga yang menjadi korban luapan lumpur. Alasannya, menurut Win, karena lokasi yang berada di delapan desa/kelurahan di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon tersebut dinyatakan tidak layak huni. "Ini yang perlu disampaikan kepada warga, termasuk informasi dari Global Positioning System yang mencatat mengalami penurunan tanah sekitar dua hingga tiga centimeter, yaitu dari ketinggian sekitar 9.000 titik GPS, dan secara signifikan ini membahayakan pemukiman warga," tuturnya. Global Positioning System (GPS) atau alat pemantau posisi bumi berteknologi satelit mencatat di wilayah luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. tersebut tanahnya mengalami penurunan sejak awal musibah pada 29 Mei 2006. Selain akan menyosialisasikan rencana tersebut, Win menyatakan, pihaknya berencana akan membicarakan juga dengan semua pihak, karena rencana pemukiman kembali tersebut akan memberikan banyak masukan untuk dikaji lebih mendalam. "Saat ini sudah dipersiapkan oleh tim apprasial dari ITS dan Lapindo Brantas Inc untuk menginventaris kekayaan setiap warga. Bahkan, sudah dibuat pendataan dari udara juga. Namun, saya berharap, masyarakat juga dilibatkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya," ujarnya. Rencana pemukiman kembali yang disampaikan oleh Presiden itu, sebelumnya sudah dirancang oleh Bupati Win. Ada beberapa alternatif yang dirancang, yaitu menyerahkan seluruh keinginan warga untuk membeli rumah yang baru dengan memberikan ganti rugi harta milik warga, serta melakukan bedol desa dengan menggantikan seluruh perangkat pranata sosial yang ada ke tempat yang baru. "Tapi, ini akan ditawarkan kepada warga terlebih dahulu, secara cash and care ataukah dengan bedol desa. Namun, kalau bisa memudahkan kita adalah dengan menyiapkan Kasiba atau Kawasan Siap Bangun. Yang jelas, harus ganti untung, bukan rugi," katanya. Jika memang kemauan warga tersebut untuk dilakukan i>bedol desa, Bupati Win menambahkan, akan mengintegrasikan rencana tersebut secara lebih baik, termasuk dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo terkait dukungan pembangunan infrastruktur pengembangan kawasan baru. "Ini lebih ideal untuk disatukan, dan rencananya Senin (2/10) mendatang sudah selesai polling yang dilaksanakan tim independen, kita lihat saja mana yang dominan keinginan warga," jelasnya. Win menambahkan, lebih senang jika warga mengikuti program yang ada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tapi semuanya diserahkan kepada warga sebagai pihak yang paling berhak. (*)