Istana: Jokowi terbuka bertemu siapa saja, termasuk pimpinanKPK
16 September 2024 11:27 WIB
Arsip foto - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa Pramudyani/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan Presiden Joko Widodo terbuka untuk bertemu siapa saja, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Ari menyikapi pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang sempat menyatakan bahwa jajarannya sulit bertemu Presiden Joko Widodo dan tidak pernah diundang ke Istana untuk membicarakan pemberantasan korupsi.
"Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK," ujar Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Senin.
Ari Dwipayana mengatakan meskipun terbuka bertemu siapa saja, namun Presiden ingin menghormati dan menjaga muruah KPK sebagai institusi yang independen.
"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan sebagai intervensi," ujarnya.
Ari mengatakan sejauh ini koordinasi antara pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intensif dengan KPK.
Baca juga: Presiden Jokowi disebut terlibat kasus korupsi bansos pada akhir Juli, benarkah?
Baca juga: KPK geledah lokasi di Jabodetabek sidik korupsi bansos Presiden
Hal itu disampaikan Ari menyikapi pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang sempat menyatakan bahwa jajarannya sulit bertemu Presiden Joko Widodo dan tidak pernah diundang ke Istana untuk membicarakan pemberantasan korupsi.
"Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK," ujar Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Senin.
Ari Dwipayana mengatakan meskipun terbuka bertemu siapa saja, namun Presiden ingin menghormati dan menjaga muruah KPK sebagai institusi yang independen.
"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan sebagai intervensi," ujarnya.
Ari mengatakan sejauh ini koordinasi antara pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intensif dengan KPK.
Baca juga: Presiden Jokowi disebut terlibat kasus korupsi bansos pada akhir Juli, benarkah?
Baca juga: KPK geledah lokasi di Jabodetabek sidik korupsi bansos Presiden
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Tags: