Bangkok (ANTARA News) - Ribuan demonstran pro-kerajaan membanjiri seantero ibukota Thailand hari ini untuk menumbangkan pemerintahan sementara setelah pengadilan memutuskan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra harus mundur, sedangkan lembaga pemberantasan korupsi mendakwanya dengan tuduhan teledor.

Pemerintahan sementara ingin menyelenggarakan Pemilu 20 Juli yang mungkin akan dimenangkannya, namun demonstran ingin pemerintah turun, Pemilu ditunda dan reformasi mengakhiri pengaruh abang Yingluck, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Koordinator demonstrasi Suthep Thaugsuban, di depan para pendukungnya di taman kota, mendesak para demonstran berunjukrasa di luar gedung parlemen, kantor perdana menteri dan lima stasiun televisi agar tidak digunakan pemerintah.

"Kami akan menyapu puing-puing rezim Thaksin keluar dari negara ini," kata Suthep yang mantan wakil perdana menteri di bawah rezim partai Demokrat.

Thaksin dianggap musuh-musuhnya sebagai kapitalis korup, namun dia mendapatkan kesetiaan dari warga pedesaan dan masyarakat miskin lewat kebijakan-kebijakan populisnya ketika dia menjadi perdana menteri dari 2001 sampai ditumbangkan kudeta 2006.

Dia tinggal di pengasingan untuk menghindari tuntutan penjara 2008 karena penyalahgunaaan kekuasaan namun menjadi orang di belakang layar pemerintahan adiknya.

Puluhan ribu pendukung baju merah yang marah karena penggulingan Yingluck, juga tengah menuju Bangkok untuk demonstrasi hari Sabtu. Mereka menggantungkan harapan pada pemerintahan sementara untuk memenangi Pemilu Juli dan mengembalikan kekuasaan Shinawatra.

Kemungkinan bentroknya kedua kubu demonstran telah menimbulkan kekhawatiran bakal terjadinya keributan. Kedua kubu punya aktivis bersenjatanya masing-masing.

25 orang terbunuh sejak demonstrasi antipemerintah dimulai November lalu dan kekecauan lebih dalam akan makin melanda negara berperekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini, demikian Reuters.