Jakarta (ANTARA) - Akademikus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa popularitas artis belum cukup untuk modal politik pada Pilkada Serentak 2024 karena sekadar populer saja tidak akan bisa menembus pasar pemilih yang rasional.

"Keberadaan nama-nama deretan artis dalam Pilkada 2024 tidak akan menjamin bahwa mereka akan memenangkan pertarungan pilkada," kata Ardli saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Ardli tidak menafikan bahwa popularitas menjadi salah satu modal untuk masuk dunia politik. Akan tetapi, untuk sebuah pertarungan elektabilitas dalam Pilkada 2024 tidak bisa hanya mengandalkan popularitas saja.

Menurut dia, bila dibandingkan dengan Pemilu 2024, terutama pada pemilihan umum anggota legislatif, banyak sederet artis yang mengikuti kontestasi tersebut. Namun, pada kenyataannya lebih dari 80 persen gagal terpilih.

"Ini membuktikan bahwa populer saja masih belum cukup untuk dijadikan modal politik," katanya lagi.

Pada pilkada sebelumnya, kata dia, ada juga beberapa artis yang berhasil memenangi pilkada, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Akan tetapi, kata Ardli, mereka yang menang rata-rata memang tidak hanya mengandalkan popularitas. Mereka juga sudah konsisten terjun di dunia politik praktis dalam waktu yang relatif cukup lama sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan publik.

"Mereka tidak hanya mengandalkan popularitas untuk mencalonkan diri, tetapi membuktikan bahwa mereka memiliki pengalaman politik yang cukup, misalnya menjadi kader partai politik dalam waktu yang cukup lama," katanya.

Baca juga: Pengamat: Artis jadi calon di pilkada bukti partai gagal cetak kader
Baca juga: Pengamat: Penunjukan artis jadi ketua timses itu cara raih popularitas

Sementara itu, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay menilai banyaknya artis yang jadi calon kepala daerah pada Pilkada 2024 membuktikan bahwa partai politik gagal mencetak kader berkualitas.

"Ini bukti ketidakmampuan partai politik dalam menyiapkan kader lengkap dan tuntas," kata Hadar.

Menurut Hadar, partai politik seharusnya dapat membaca kebutuhan masyarakat ataupun wilayah tempat pilkada berlangsung.

Setelah membaca kebutuhan tersebut, lanjut Hadar, tugas partai selanjutnya adalah menyiapkan kader yang memiliki pengalaman dan kapabilitas yang dapat menjawab seluruh permasalahan masyarakat.

Meski demikian, kata dia, partai politik malah lebih memilih mencalonkan tokoh dari kalangan artis sebagai kepal daerah.

"Itu wujud pragmatisme berlebihan, jalan pintas mencari suara," katanya.

Baca juga: Manfaatkanlah "bonus" putusan MK dalam tentukan pilihan