Washington (ANTARA News) – Pasukan keamanan Venezuela terlibat dalam “pola pelanggaran serius” terhadap demonstran antipemerintah, termasuk penyiksaan, dengan tujuan menghukum pembangkang politik, kata Human Rights Watch, Senin.

Dalam laporan yang berisi kecaman pedas, kelompok HAM itu mengatakan para pejabat kantor Jaksa Agung Venezuela dan kehakiman dalam banyak kasus “mengetahui tentang, berpartisipasi dalam, atau bahkan menoleransi siksaan terhadap demonstran dan tahanan, termasuk pelanggaran serius terhadap semestinya hak proses mereka,” lapor AFP.


Venezuela menggelepar-gelepar akibat terkadang protes keras terhadap pemerintah kiri Presiden Nicolas Maduro yang mengakibatkan 41 orang tewas sejak pertengahan Februari, hampir seluruhnya sipil.

Jose Miguel Vivanco, Direktur HRW Amerika, mengatakan pola pelanggaran tersebut telah menciptakan “salah satu krisis paling serius di Venezuela selama bertahun-tahun.”

Sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh HRW di Venezuela pada Maret menemukan apa yang dikatakannya “bukti kuat” pelanggaran hak asasi manusia dalam 45 kasus melibatkan 150 warga sipil di Caracas dan tiga negara bagian.

“Apa yang kami temukan selama penyelidikan di negara itu dan riset berikutnya adalah sebuah pola pelanggaran serius,” katanya.

Dalam sedikitnya 10 kasus, “pelanggaran tersebut jelas merupakan penyiksaan,” kata laporan itu.

“Dalam kebanyakan kasus kami mendokumentasikan, pasukan keamanan menggunakan kekerasan tak sah, termasuk penembakan dan pemukulan kejam terhadap individu tak bersenjata,” katanya.

HRW mengatakan “pasukan keamanan membolehkan geng bersenjata pro-pemerintah menyerang warga sipil tak bersenjata, dan dalam sejumlah kasus secara terbuka berkolaborasi dengan mereka dalam serangan, riset kami menemukan.”

Laporan tersebut mencatat bahwa sejumlah demonstran telah menggunakan kekerasan, melempar batu dan bom molotov, dan pasukan keamanan juga menjadi korban tewas dan luka berkaitan dengan demo-demo tersebut.

Namun dikatakannya dalam kasus tersebut kelompok itu mendokumentasikan bukti yang mengindikasikan bahwa para korban pelanggaran pasukan keamanan tidak bersenjata dan tidak melakukan tindak kekerasan, dan sejumlah pelanggaran terburuk dilakukan terhadap orang yang bahkan tidak turut serta dalam demo, atau sudah ditahan.

“Sifat dan timing terjadinya banyak pelanggaran ini – maupun seringnya penggunaan slogan politis oleh para pelaku kejahatan tersebut – mengindikasikan bahwa tujuan mereka adalah tidak untuk menegakkan hukum atau membubarkan protes, namun lebih untuk menghukum orang demi pandangan politis atau anggapan mereka,” kata laporan tersebut.

Dalam banyak hal, pasukan keamanan nampaknya menyasar para individu yang memotret atau memvideo konfrontasi melawan para demonstran, sekitar separuhnya adalah wartawan, kata HRW. (*)