Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Pieter C. Zulkifli menilai pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan datang harus mengeluarkan kebijakan ekonomi yang cermat di tengah situasi geopolitik yang memanas.

"Dinamika global yang kian mengkhawatirkan menciptakan tantangan berat bagi pemerintahan baru yang segera terbentuk," kata Pieter dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Pieter, ketegangan geopolitik internasional, terutama di kawasan Timur Tengah tidak menunjukkan tanda-tanda reda hingga menjelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

"Hal ini berimbas pada lonjakan harga minyak dunia, yang memperburuk tekanan inflasi global. Bank sentral negara-negara maju pun enggan menurunkan suku bunga, menambah ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Pieter.

Baca juga: Pemerintahan Prabowo diharapkan atasi polusi udara jadi prioritas

Belum lagi, lanjut Pieter, Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini mempengaruhi ekspor Indonesia lantaran dapat menekan sektor perdagangan luar negeri yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Lebih jauh, serangan drone Iran ke Israel baru-baru ini, selain memperkeruh stabilitas di Timur Tengah, juga berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia.

"Ini menyebabkan biaya energi melonjak, meningkatkan biaya produksi dan transportasi di seluruh dunia," kata dia.

Karenanya, dia menilai pemerintah Indonesia harus memiliki terobosan dalam membuat kebijakan ekonomi demi bertahan dalam situasi geopolitik yang senang memanas.

Baca juga: SBY sarankan Prabowo pisahkan KLHK agar efektif atasi perubahan iklim

"Pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk mampu merespons setiap dinamika global ini dengan kebijakan yang cerdas dan efektif, demi menjaga kepentingan nasional," kata Pieter.

Hal tersebut harus dilakukan Prabowo-Gibran demi terciptanya sistem ekonomi Pancasila dan Indonesia 2045 yang menjadi salah satu visi-misi utama saat berkampanye beberapa waktu lalu.

Demi terwujudnya ekonomi Pancasila dan Indonesia Emas 2045, Pieter menyebut Indonesia harus memperkuat sektor perekonomian walaupun sedang dalam situasi konflik global.

"Targetnya adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 6 persen per tahun, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata dia.