Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy mengatakan perlu dilakukan pemerataan penyaluran kredit di wilayahnya guna meningkatkan pemerataan pembangunan daerah.
"Dengan total jumlah kredit perbankan di Lampung pada triwulan II 2024 sebanyak Rp82,63 triliun, penyaluran kredit masih belum merata dan perlu didorong peningkatan porsi penyaluran yang lebih merata di Lampung untuk mewujudkan pemerataan pembangunan," ujar Otto Fitriandy di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan pertumbuhan dan penyaluran kredit per wilayah kabupaten serta kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 masih terkonsentrasi pada tiga wilayah yaitu Kota Bandarlampung dengan pertumbuhan sebesar Rp1,74 triliun, Kota Metro Rp0,44 triliun dan Lampung Tengah berjumlah Rp0,18 triliun.
"Penyaluran kredit di Kota Bandarlampung masih jadi yang tertinggi yaitu sebesar 56,63 persen dengan nominal Rp46,23 triliun, atau mengalami peningkatan dari triwulan I 2024 sebesar 56,28 persen. Penyaluran terbesar dari bank umum sebesar Rp46,21 triliun serta bank perekonomian rakyat sebesar Rp3,61 triliun," katanya.
Dia melanjutkan sedangkan untuk daerah yang mengalami penurunan penyaluran kredit pada triwulan II 2024 adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 3,14 persen. Dengan jumlah total penyaluran kredit di triwulan II 2024 sebesar Rp46,96 miliar.

Baca juga: OJK Lampung: Telah terbit 12 SCF bagi pendanaan UMKM lokal

Baca juga: OJK: Ekonomi Lampung tumbuh positif
"Lalu mengenai kredit bermasalah atau NPL perbankan di Lampung di triwulan II 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama di 2023 yaitu sebesar 0,15 persen, hal tersebut terjadi karena meningkatnya ekspansi kredit yang dilakukan perbankan dan peningkatan nominal kredit bermasalah sebesar Rp0,16 triliun," ucap dia.
Ia menjelaskan pada triwulan II ini perbankan di Lampung masih bisa mengendalikan kualitas kredit, yaitu dengan masih terjaganya rasio kredit bermasalah di angka 2,43 persen.
"Adapun tiga sektor ekonomi penyumbang kredit bermasalah terbesar adalah perdagangan besar dan eceran sebesar Rp0,71 triliun atau 35,74 persen, penerima kredit bukan lapangan usaha Rp0,43 triliun atau 21,64 persen," tambahnya.
Kemudian sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp0,29 triliun atau 14,67 persen.

Baca juga: OJK catat kredit UMKM di Lampung naik 14,53 persen

Baca juga: Satgas Pasti perkuat koordinasi berantas aktivitas keuangan ilegal