Jakarta (ANTARA) - Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum mengatakan penyediaan listrik rendah karbon dapat menjadi solusi bagi pembangunan daerah.

“Penyediaan listrik rendah karbon dapat menjadi solusi bagi pembangunan daerah dengan membangun sistem transmisi energi yang andal, yaitu sistem yang mampu menerima lebih banyak listrik terbarukan sekaligus menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan sumber daya energi terbarukan,” ujarnya dalam acara The 3rd Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, transisi energi yang adil dalam penyediaan listrik merupakan tantangan kompleks. Kendati rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83 persen, sistem tersebut masih bergantung pada bahan bakar fosil dan emisi karbon yang tinggi mengingat bauran energi terbarukan hanya 13,09 persen, jauh tertinggal dari Vietnam.

Untuk mengatasi ketergantungan terhadap energi fosil, pengurangan pembangkit listrik dengan emisi tinggi dan pengembangan jaringan super (super grid) sangat dibutuhkan.

Selain itu, perlu dipastikan akses terhadap energi yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mendorong efisiensi di sisi penyediaan dan pemanfaatan.

Penguatan konektivitas dan transisi energi listrik disebut harus menjadi fokus pembangunan di masa mendatang. Walaupun dalam implementasi tidak mudah, strategi yang komprehensif dan terpadu wajib diterapkan.

“ISEW juga akan mendukung komitmen pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha dalam upaya dekarbonisasi dengan dukungan dari pemerintah pusat. Solusi terkait pendanaan dan regulasi yang mendukung transisi energi juga perlu dirumuskan, termasuk upaya peningkatan pembiayaan investasi energi listrik berkelanjutan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, dan sekaligus percepatan upaya transisi energi,” ungkap Ervan.

Dia mengharapkan forum ISEW 2024 dapat menggali ide atau konsep untuk mempercepat pencapaian target dan upaya transisi energi melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, antar daerah-pusat, kemitraan global, dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama di bidang energi ketenagalistrikan.

“ISEW 2024 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjembatani arah perencanaan pembangunan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan ISEW 2024 akan menjadi masukan bagi penyusunan rencana yang lebih holistik dan terpadu, khususnya untuk mewujudkan sistem energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya daerah yang selaras dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional,” ucap dia.

Baca juga: Pemerintah nilai perlu pembiayaan swasta capai target emisi nol
Baca juga: Bappenas ungkap peran energi untuk capai sejumlah target SDGs
Baca juga: Bappenas ungkap tiga upaya transformasi di sektor ketenagalistrikan