Jakarta (ANTARA News) - Frekuensi demo buruh merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah, kata Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.

"Semakin banyak gerakan buruh turun ke jalan artinya banyak persoalan rakyat secara umum masih menjadi hal yang pokok dan belum dicapai pemerintah, itu saja bisa jadi tolok ukur," kata Nining.

Dia mengemukakan hal itu saat ditemui di sela-sela aksi peringatan Mayday atau Hari Buruh 1 Mei 2014, di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis.

Menurut Nining, pemerintah kerap mengklaim berhasil memperbaiki melalui revisi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 40 item menjadi 60 item.

"Tolok ukurnya bukan persoalan jumlah itemnya, melainkan kualitas dari apa yang didapat oleh kaum buruh. Itu baru bisa menjadi indikatornya," kata dia.

Ia menuturkan setiap tahun, bahkan setiap bulan terjadi eskalasi gerakan dan bukan hanya di pusat-pusat pemerintahan.

"Terjadi peningkatan gerakan, bahkan bukan hanya terjadi di pusat-pusat pemerintahan, termasuk di desa-desa, perkebunan dan sejumlah daerah lain. Berarti ada problem sangat mendasar yang tidak terselesaikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah," katanya.

Terdapat empat tuntutan utama KASBI yakni hapuskan kontrak kerja outsourcing, penerapan upah layak standar nasional, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM (bahan bakar minyak) serta tangkap dan adili para pengusaha yang tidak tunduk pada aturan hukum yang berlaku.