Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan arah pembangunan rumah 10 tahun mendatang.

"Sejauh ini belum bisa menangkap dengan jelas kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah," kata Lukman terkait dengan rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri di Jakarta, Senin.

Harus dapat dijelaskan kebijakan itu maksudnya sebagai corporate action atau policy action, kata Lukman.

Ia mengatakan, apabila bicara aksi korporasi tentunya diserahkan kepada pemegang saham perusahaan, tetapi kalau aksi kebijakan berarti di tangan pemerintah,

"Seharusnya kalau kondisi negara dalam keadaan normal maka posisi policy action berada di atas corporate action," jelas Lukman.

Ia juga mengatakan, pemerintah seharusnya mengetahui BTN merupakan bank yang paling banyak berjasa dalam membangun perumahan.

Tetapi kalau ini merupakan policy action maka pertanyaan yang relevan adalah "hendak di bawa kemana Pembangunan Perumahan Rakyat yang punya backlog Rp15 juta?, ungkapnya.

Lukman berjanji apabila ada kesempatan untuk dengar pendapat masalah ini pihaknya akan hadir supaya bisa lebih lebih jelas maksud dari rencana itu seperti apa.

Terkait rencana Bank Mandiri mengakuisisi BTN, Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah meminta agar rencana tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengan instruksi Presiden yang melarang menteri membuat kebijakan yang meresahkan.

Kebijakan pemerintah tersebut didukung karyawan Bank BTN yang menggelar aksi damai pada Minggu (27/4) dari kantor pusat Harmoni, Istana Presiden, Bundaran HI. Aksi damai tersebut sebagai bentuk terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengeluarkan instruksi untuk menghentikan rencana tersebut.

Karyawan kini masih menunggu surat terkait penundaan penyelenggaraan RUPS 21 Mei 2014 yang semula diagendakan untuk membahas rencana akuisisi BTN.

(G001/S004)