Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan telah mampu menuntaskan pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal hingga nol persen, melalui berbagai kegiatan selama satu dekade kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor.

"Pada 2016, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 1.438, namun menjadi nol pada 2024 yang menjadikan 88 persen desa di Kalsel berkategori maju dan mandiri," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah saat dikonfirmasi di Banjarbaru, Jumat.

Faried menjelaskan, pencapaian nol desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalsel pada 2024 itu lebih cepat dua tahun dari target yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan terdapat 1.871 desa di Kalsel tersebar pada 154 kecamatan, kemudian 808 desa berstatus mandiri, 844 desa berstatus maju, serta 219 desa berstatus berkembang.

Faried juga menjelaskan, IDM mengukur berbagai hasil perkembangan status desa dengan meletakkan prakarsa dan kekuatan kapasitas masyarakat sebagai basis utama pada proses kemajuan dan keberdayaan desa, meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

"Makanya IDM mengarahkan dengan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah, sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dan modal sosial," kata Faried.

Dia juga mengungkapkan, Dinas PMD Provinsi Kalsel akan berupa maksimal agar seluruh desa di Kalsel dapat berstatus desa maju, mandiri serta berkembang, sehingga masyarakat perdesaan di provinsi berjuluk "Bumi Lambung Mangkurat" tersebut lebih sejahtera sesuai visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Maju)

Faried mengungkapkan, penuntasan desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalsel juga berkat program Pemprov Kalsel bersama TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Karya Bakti, serta program Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan (PAMAN MUDIK) dengan melibatkan unsur TNI dan para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

Program tersebut, kata Faried, melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana desa, antara lain perbaikan akses jalan tujuh desa di Kabupaten Banjar ke Kabupaten Tanah Bumbu pada 2016-2018, dan jalan Desa Kiram Kabupaten Banjar ke Desa Tanjung Bajuan Kabupaten Tanah Laut (2021-2023).

Kemudian, jalan Desa Pasar Senin, Desa Mawar Sari, Desa Pinangkara Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan jalan Desa Tatah Alayung Bahandang Kabupaten Barito Kuala (2023), dan Jalan Paminggir Desa Ambahal dari Pola Karya Bakti TNI (2023).

"Dari program itu sangat membantu merealisasikan IDM status desa dan mengimplementasikan secara maksimal program untuk mengentaskan status desa tertinggal dan sangat tertinggal," kata Faried.

Faried menegaskan, Pemprov Kalsel berupaya memfasilitasi masyarakat melalui pengembangan berbagai program pembangunan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa berdasarkan masukan atau aspirasi dari masyarakat desa agar mandiri.

Faried menambahkan, kemajuan pesat pun terjadi pada peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi bukti dari pengembangan ekonomi desa untuk mengatasi desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Tercatat, jumlah BUMDes sebanyak 1.379 unit atau 73,98 persen pada 2019 menjadi 1.705 BUMDesa atau 91,47 persen pada 2023.

"Sebanyak 423 BUMDes telah memiliki sertifikat berbadan hukum dari Kemenkumham sehingga BUMDes dapat bersaing dengan perusahaan daerah dan swasta, namun terdapat 24 BUMDesa Provinsi Kalsel juga telah menyandang status Maju," kata Faried.

Sementara itu, berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih Pemprov Kalsel terkait pembangunan desa, antara lain juara satu tingkat nasional BUMDesa Inspiratif 2023 kategori BUMDesa Bersama Cepat Tumbuh untuk BUMDesa Bersama Surya Maju Kabupaten Tapin.

Selanjutnya, peringkat satu tingkat partisipasi peserta tertinggi atau 98,14 persen pada Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa pada Program P3PD 2023, serta Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Aset Desa dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa 2023.