Jakarta (ANTARA News) - Partai NasDem tidak secara resmi mensyaratkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden dalam membangun kesepakatan koalisi dengan PDI Perjuangan.

"Dalam kesepakatan koalisi antara Partai NesDem dan PDI Perjuangan tidak ada tertulis nama Pak Jusuf Kalla menjadi persyaratan untuk diusung sebagai cawapres," kata Ketua DPP Partai NesDem Zulfan Lindan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, komunikasi partainya dengan PDIP dalam membangun kesepakatan koalisi adalah demi sama-sama membangun bangsa dan negara yang berpihak kepada rakyat.

Dalam kesepakatan koalisi, kata dia, NasDem tidak mensyaratkan nama siapapun sebagai cawapres karena komitmennya ingin membangun bangsa dan negara.

"Jika Partai NasDem mengajukan syarat cawapres, tentunya akan mengajukan nama ketua umumnya, Pak Surya Paloh, sebagai cawapres," katanya.

Ia menambahkan, koalisi PDI Perjuangan dan Partai NasDem, masih terbuka peluang bagi figur cawapres yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan integritas tinggi.

Menurut dia, penentuan figur cawapres pendamping Joko Widodo adala hak PDIP.

"Namun sebagai usulan dan masukan, bisa saja mengusulkan beberapa nama yang layak untuk diusulkan," katanya.

Zulfan pun menyebut pakar ekonomi Rizal Ramli, Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashsiddiqie.

Alasan dia, Jokowi perlu didampingi wakil yang berpengalaman dan berwawasan ekonomi atau hukum. "Tantangan bangsa Indonesia ke depan adalah membangun ekonomi dan menegakkan supremasi hukum," kata dia.

Zulfan menilai Rizal Ramli yang cukup dekat dengan almarhum KH Abdurahman Wahid dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memiliki kesamaan konsep dan program dengan Jokowi.