Kunjungan Paus Fransiskus
Ketua MPR sebut kehadiran Paus Fransiskus tunjukkan RI toleran
4 September 2024 19:13 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo bersama pimpinan lembaga tinggi negara lainnya menerima Paus Fransiskus di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/9/2024). ANTARA/HO-MPR RI/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kehadiran pemimpin umat Katolik dunia yang juga Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus merupakan sebuah kehormatan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang toleran.
"Membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang toleran, menjunjung tinggi kebebasan beragama, sekaligus senantiasa membuka ruang dialog antar-umat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat beragama," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Hal itu disampaikan dia usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo bersama pimpinan lembaga tinggi negara lainnya menerima Paus Fransiskus di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Dia lantas mengingatkan bahwa mewujudkan kehidupan yang damai merupakan pesan universal yang dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh setiap agama.
"Kedamaian adalah keniscayaan bagi setiap umat untuk dapat hidup berdampingan. Kedamaian adalah titik temu bagi beragam perbedaan karena dunia ini begitu kaya akan keberagaman yang tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan," ujarnya.
Bamsoet pun menuturkan bahwa isu moderasi beragama telah menjadi isu global, yang berangkat dari tekanan dalam kebebasan beragama akibat intoleransi.
Baca juga: Paus ingatkan sikap bela rasa tidak hanya sekedar memberi sedekah
Baca juga: Paus sebut pembukaan UUD sesuai dengan moto kunjungannya ke Indonesia
Baca juga: Paus ajak umat untuk hidup sama rasa sebagaimana diajarkan Pancasila
"Hari Toleransi Internasional setiap tanggal 16 November yang ditetapkan oleh PBB, berangkat dari kenyataan bahwa sikap intoleransi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama, adalah ancaman yang harus disikapi bersama oleh komunitas global," tuturnya.
Dia menyebut bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang majemuk sejak awal pendiriannya. Hal itu ditandai dengan diakuinya enam agama di Indonesia dan puluhan aliran kepercayaan.
"Dengan kemajemukan tersebut, moderasi dalam kehidupan beragama akan menjadi faktor kunci bagi terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama," tuturnya.
Meski demikian, dia menerangkan bahwa moderasi beragama tidak dimaknai untuk mengabaikan ajaran nilai-nilai agama.
Sebab, lanjut dia, sejati-nya nilai-nilai agama mengajarkan untuk menjaga hubungan silaturahmi yang harmonis dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
"Bagi kita di Indonesia, relasi antara agama dan negara telah diatur sedemikian khas, di mana kita bukan negara agama yang berdasar pada satu agama tertentu. Tetapi kita juga bukan negara sekuler karena negara kita adalah negara yang bersandarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," kata dia.
Sejumlah pimpinan lembaga negara lainnya yang turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Paus Fransiskus di Istana Negara, di antaranya Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Amzulian Rifai, dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
"Membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang toleran, menjunjung tinggi kebebasan beragama, sekaligus senantiasa membuka ruang dialog antar-umat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat beragama," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Hal itu disampaikan dia usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo bersama pimpinan lembaga tinggi negara lainnya menerima Paus Fransiskus di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Dia lantas mengingatkan bahwa mewujudkan kehidupan yang damai merupakan pesan universal yang dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh setiap agama.
"Kedamaian adalah keniscayaan bagi setiap umat untuk dapat hidup berdampingan. Kedamaian adalah titik temu bagi beragam perbedaan karena dunia ini begitu kaya akan keberagaman yang tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan," ujarnya.
Bamsoet pun menuturkan bahwa isu moderasi beragama telah menjadi isu global, yang berangkat dari tekanan dalam kebebasan beragama akibat intoleransi.
Baca juga: Paus ingatkan sikap bela rasa tidak hanya sekedar memberi sedekah
Baca juga: Paus sebut pembukaan UUD sesuai dengan moto kunjungannya ke Indonesia
Baca juga: Paus ajak umat untuk hidup sama rasa sebagaimana diajarkan Pancasila
"Hari Toleransi Internasional setiap tanggal 16 November yang ditetapkan oleh PBB, berangkat dari kenyataan bahwa sikap intoleransi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama, adalah ancaman yang harus disikapi bersama oleh komunitas global," tuturnya.
Dia menyebut bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang majemuk sejak awal pendiriannya. Hal itu ditandai dengan diakuinya enam agama di Indonesia dan puluhan aliran kepercayaan.
"Dengan kemajemukan tersebut, moderasi dalam kehidupan beragama akan menjadi faktor kunci bagi terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama," tuturnya.
Meski demikian, dia menerangkan bahwa moderasi beragama tidak dimaknai untuk mengabaikan ajaran nilai-nilai agama.
Sebab, lanjut dia, sejati-nya nilai-nilai agama mengajarkan untuk menjaga hubungan silaturahmi yang harmonis dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
"Bagi kita di Indonesia, relasi antara agama dan negara telah diatur sedemikian khas, di mana kita bukan negara agama yang berdasar pada satu agama tertentu. Tetapi kita juga bukan negara sekuler karena negara kita adalah negara yang bersandarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," kata dia.
Sejumlah pimpinan lembaga negara lainnya yang turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Paus Fransiskus di Istana Negara, di antaranya Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Amzulian Rifai, dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Tags: