"Saat ini baru 139 badan publik yang sudah informatif," kata Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Rabu, saat memberi sambutan pada acara peluncuran elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev).
Baca juga: Komisi III: Pejabat publik beri informasi akurat demi jaga kepercayaan
Menurut dia, jumlah BP di Indonesia saat ini mencapai 364 yang terdiri dari kementerian, perusahaan BUMN, perguruan tinggi negeri (PTN), lembaga negara dan lainnya.
Ia menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, masih banyak BP yang belum informatif, bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 200 badan publik.
Untuk itu, kata Donny, KI Pusat mengupayakan agar BP semakin informatif, sebab sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
"Informasi merupakan hak dasar warga dan itu tercantum dalam UUD 1945," ujarnya.
Untuk itu, KI lanjut Donny, terus berupaya mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik kepada badan publik, dengan harapan pada tahun 2024 ini target tersebut bisa terlampaui.
"Pada tahun 2022 kami ditargetkan 90 BP dan realisasi tahun itu 120, setahun selanjutnya meningkat menjadi 98 BP dengan realisasi 139 BP. Tahun ini kami harapkan bisa melebihi tahun sebelumnya," katanya.
Baca juga: KIP sebut ada 3 pendekatan keterbukaan informasi publik di Indonesia
Baca juga: E-Monev bagi BUMD untuk menjaga kepatuhan badan publik
Baca juga: KIP utamakan kepentingan masyarakat dalam keterbukaan informasi