Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan upaya pengendalian inflasi melalui penerapan langkah-langkah strategis dan efektif.

"Bagi daerah-daerah yang konsisten inflasinya tinggi harapannya agar melakukan langkah-langkah yang lebih bervariasi," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kepala BSKDN menjelaskan langkah bervariasi yang disarankan Kemendagri meliputi pemantauan harga dan stok guna memastikan kebutuhan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, serta menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.

Yusharto juga mengimbau pemda untuk melakukan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, serta melaksanakan sidak di pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Berikutnya berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas demi kelancaran pasokan.

Tidak hanya itu, Yusharto menekankan pentingnya realisasi belanja tak terduga (BTT) untuk mendukung pengendalian inflasi serta memberikan bantuan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Di sisi lain, berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri, sejauh ini sudah ada 35 daerah yang telah menerapkan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi.

Ia berharap ke depan jumlah tersebut akan terus meningkat.

"Kami berharap angka 35 ini dinaikkan lagi menjadi lebih banyak daerah yang melakukan kombinasi pelaksanaan kegiatan untuk penanganan inflasi," terangnya.

Baca juga: Kemendagri: Kesiapan venue PON Aceh-Sumut capai 91 persen
Baca juga: Kemendagri pastikan penyelenggaraan PON Aceh-Sumut junjung pluralisme

Yusharto juga menyoroti adanya kesenjangan harga yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah timur.

Menurut dia, kesenjangan ini memerlukan perhatian serius dari instansi terkait di daerah, khususnya dinas perdagangan.

Dalam hal ini, dia menekankan agar dinas perdagangan di setiap daerah meningkatkan upaya pemantauan harga dan distribusi barang, serta memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pemantauan yang lebih ketat, menurut Yusharto, perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan harga hingga mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.

"Untuk itu, tetap perlu upaya pengendalian harga dan harapannya melalui instansi yang ada di daerah, yaitu dinas perdagangan, dapat dilakukan upaya yang lebih intens lagi," tegas Yusharto.

Ia juga mengajak seluruh pemda untuk berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah pusat guna melakukan pengendalian inflasi yang lebih efektif dan efisien.

"Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tantangan pengendalian inflasi ini dapat diatasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang merata dan terjangkau," pungkasnya.