Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peningkatan tata kelola dan penyaluran dana sosial syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam pidato sambutan pada acara peresmian Center For Sharia Economic Development (C-SED) Institute For Development of Economics And Finance (INDEF), di Jakarta, Selasa.

"Tata kelola dan penyaluran dana sosial syariah juga perlu terus ditingkatkan demi mendorong upaya pengentasan kemiskinan," katanya.

Dalam upaya merealisasikan hal itu, Wapres Ma'ruf menyebut bahwa strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan difokuskan pada sinergi empat pilar utama.

Pilar-pilar yang dimaksud meliputi penguatan regulasi dan kelembagaan, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan digitalisasi, serta peningkatan literasi.

Baca juga: Wapres tekankan tiga langkah strategis kembangkan ekosistem Syariah
Baca juga: Wapres pastikan landasan keuangan syariah bagi pemerintahan mendatang

Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa upaya ini memerlukan dukungan semua pihak, termasuk dalam penyusunan rencana strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam konteks ini, peran dan kontribusi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sangat penting. INDEF diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam, identifikasi peluang, serta masukan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada, kata Ma'ruf menambahkan.

Wapres juga berharap INDEF dapat mengambil peran dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang produk-produk syariah melalui seminar, publikasi, dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah.

Hal ini diharapkan Ma'ruf dapat memperluas pemahaman dan penerimaan terhadap ekonomi syariah serta mempercepat implementasi inovasi baru di bidang produk syariah nasional.

Ma'ruf menambahkan, masa depan ekonomi dan keuangan syariah dalam memperbesar kapasitas ekonomi nasional sangat menjanjikan.

"Pada tahun 2030, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai 10 miliar dolar AS atau setara 1,5 persen PDB nasional," katanya.

Baca juga: OJK sebut nilai perputaran ekonomi industri halal capai Rp36 triliun
Baca juga: BI sosialisasikan ekonomi dan keuangan syariah di ajang DCF XIV
Baca juga: MES DIY sebut prinsip ekonomi syariah harus dipraktikkan