Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan adanya landasan kuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagi pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutan kunci pada acara Center For Sharia Economic Development (C-SED) Institute For Development of Economics And Finance (Indef), di Jakarta, Selasa.

“Pemerintah terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas. Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang,” kata Wapres.

Wapres Ma'ruf menyampaikan perjalanan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya lembaga perbankan syariah pada awal tahun 90-an.

Dalam lima tahun terakhir, kata Wapres, peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat dari posisi ke-10 naik menjadi posisi ke-3. Indonesia juga berhasil mempertahankan posisi ke-2 di sektor makanan halal, dan posisi ke-3 di sektor fesyen Muslim.

“Bahkan pada tahun 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan keuangan syariah yang pesat ini terlihat dari semakin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat, seperti obligasi syariah, asuransi syariah, bahkan pembiayaan usaha berbasis syariah.

Wapres mengatakan pemerintah saat ini sangat menyadari pentingnya pengembangan ekonomi syariah, dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem.

“Program tidak saja bergulir di tingkat pusat, namun juga ditumbuhkan di daerah melalui kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah,” ujar dia.

Adapun ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, karena prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keadilan dan pemerataan kesejahteraan, dapat diterima oleh kalangan mana pun.

Wapres memaparkan kinerja ekonomi dan keuangan syariah sangat positif, yang didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93 persen, dan mampu menopang hampir 23 persen dari ekonomi nasional.

Selain itu, perkembangan keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah.

“Aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional,” ujarnya pula.

Dia menekankan Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global, yang juga akan diikuti berbagai tantangan.

Secara umum, masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah bersama.

Selain itu, Indonesia masih menghadapi belum memadainya kerangka regulasi, minimnya insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah, hingga masih belum optimalnya sinergi dan integrasi industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah.

“Tata kelola dan penyaluran dana sosial syariah juga perlu terus ditingkatkan demi mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, ke depan, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan difokuskan pada upaya menyinergikan empat pilar utama, dan ditopang penguatan regulasi dan kelembagaan, inovasi iptek dan digitalisasi, dan peningkatan literasi,” katanya lagi.

Wapres menekankan, berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama dalam membantu penyusunan rencana strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Di sinilah peran dan kontribusi INDEF untuk memberikan pandangan mendalam dan identifikasi peluang, serta memberikan masukan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan dan kekurangan yang masih ada, serta dapat membantu peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat akan produk-produk syariah, melalui seminar, publikasi, dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah lainnya, dalam rangka menyebarkan ide dan inovasi baru ekonomi syariah,” ujar Wapres pula.
Baca juga: OJK sebut nilai perputaran ekonomi industri halal capai Rp36 triliun
Baca juga: KNEKS siap luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2025-2029 pada Oktober