Badung, Bali (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menilai parlemen memiliki peran kunci dalam mendukung kerja sama Selatan-Selatan dan Trianglar (South-south and triangular) termasuk mendukung visi jangka panjang Indonesia Emas 2024 dan Agenda Afrika 2063.

"Dukungan legislatif adalah esensial dalam menciptakan lingkungan di mana kerja sama pembangunan internasional bisa maju pesat," kata Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional Kemlu Rina Setyawati di sela sesi diskusi pada Forum Parlemen Indonesia Afrika 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

Dalam sesi diskusi bertajuk Kerja Sama Selatan-Selatan untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan itu, Ia memaparkan peran kunci dari wakil rakyat yakni dalam dukungan legislatif dalam menetapkan produk hukum dan kebijakan yang memfasilitasi dan mendorong kerja sama pembangunan internasional di sejumlah sektor.

Kemudian, dalam pengawasan anggaran untuk memastikan sumber daya khususnya anggaran yang dialokasikan mencukupi untuk inisiatif kerja sama pembangunan sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, lanjut dia, parlemen memegang peran kunci dalam diplomasi yakni mempromosikan dan mengadvokasi agar kerja sama lebih kuat dengan mitra baik dalam forum bilateral maupun multilateral.

Tak hanya itu, parlemen juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi khususnya dalam menjaga implementasi proyek atas kerja sama, kemudian memastikan proyek tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan dan memberikan keuntungan yang nyata.

Rina menambahkan Indonesia memiliki peran dalam kerja sama South-south triangular dan kerja sama pembangunan internasional sejak beberapa tahun terakhir di antaranya lebih dari 1.000 program yang mencakup pelatihan, lokakarya, mengirimkan para ahli, beasiswa dan bantuan teknik lainnya.

Sektor yang dikerjakan dalam kerja sama tersebut yakni pertanian, kelautan dan perikanan, energi, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, UMKM, kesehatan, infrastruktur, manajemen risiko bencana hingga pemberdayaan perempuan.

Ada sebanyak 13 ribu peserta yang terlibat dalam program itu sebagai penerima manfaat di 150 negara, sebanyak 44 negara di antaranya berasal dari kawasan Afrika.

Sedangkan dari dua program yakni Indonesia Emas 2045 dan Agenda Afrika 2063, ada lima program prioritas yang mulai dilakukan pada 2024 hingga 2029 yaitu energi dan mineral, kesehatan, pertanian, pendidikan dan pembangunan komunitas dan masyarakat sosial.

"Tapi kami menyakini sektor itu tidak terbatas hanya di lima sektor saja tapi kami bisa juga memperluas-nya berkaitan dengan kebutuhan negara-negara Afrika," ucapnya.

Sementara itu, sesi diskusi itu merupakan bagian dari Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) yang dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Minggu.

Puan menekankan pentingnya parlemen Indonesia-Afrika memetakan kerja sama mendatang untuk sejumlah bidang yang menjadi kepentingan bersama termasuk mendukung Agenda Afrika 2063.

"Agenda ini merupakan cetak biru untuk mentransformasi Afrika menjadi kekuatan utama dunia di masa depan. Indonesia menyampaikan kesiapan-nya menjadi mitra Afrika, dengan potensi Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia tahun 2050," tuturnya.

Menurut African Development Bank, Afrika merupakan benua dengan pertumbuhan tertinggi kedua di dunia.

Ekonomi Afrika juga diproyeksi tumbuh positif sebesar 3,7 persen pada 2024 dan 4,3 persen pada 2025, yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan sebesar 5,3 persen pada 2024 dan 5,2 persen pada 2025.

Ketua DPR RI itu menilai ada beberapa kerja sama yang bisa dilakukan Indonesia-Afrika di antaranya dalam pengembangan energi terbarukan, meningkatkan ketahanan pangan, dan membangun ekonomi digital.