Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan Joko Widodo ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial yang benar bahwa komposisi kabinet tidak ada kaitannya dengan komposisi kursi parlemen.

"Ini sejalan dengan keinginan beliau bahwa komposisi kabinet mendatang adalah kabinet kerja bukan kabinet bagi-bagi kursi timses," ujarnya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sistem transaksional di dalam koalisi itu akan diubah. Jokowi ingin membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan koalisi yang dibangun Joko Widodo (Jokowi) tentu ada unsur transaksional karena melihat sistem yang ada serta perilaku partai.

"Koalisi tanpa adanya tawar-menawar itu tidak mungkin, karena kalau kita ingin mengajak partainya berarti kita tentu ada bargaining partai itu. Oke saya dukung asal dapat menteri-menteri itu atau dukung program-program ini," ujar Bagir Manan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di dalam koalisi yang menjadi soal "dagang sapinya" bukan gotong-royongnya yang kerapkali disebut Jokowi.

"Itu kan tentu ada bargaining, yang jadi soal dagang sapinya bukan kerjasamanya. Kalau mau gotong-royong dia harus membuat program dia, ini program kamu siapa yang mendukung program ini yang disepakati dulu, kalau anda punya program ini anda boleh ikut saya yang tentukan, tapi dalam sistem itu tidak mungkin," ujar dia.

Beda dengan sistem Amerika Serikat. Presiden yang menentukan sendiri menteri-menterinya berdasarkan kemampuannya dan bukan mewakili partai, tapi mewakili kapasitas dirinya.

"Realitas politik di Indonesia seperti itu jadi pakai bahasa apapun sama saja. Jadi jangan debat semantiklah, jangan mengatakan dia (Jokowi, red.) bahwa gotong-royong tapi tidak ngomongi jatah kursi," kata dia. (A063/M029)