Luksemburg (ANTARA News) - Para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa pada Senin (14/4) sepakat akan menambah daftar orang-orang yang dikenai sanksi atas keterlibatan mereka dalam krisis Ukraina.

Namun Uni Eropa memutuskan tidak akan menerapkan tindakan lebih keras menjelang pertemuan yang akan diikuti oleh para pejabat tinggi Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia dan Ukraina pekan ini.

"Terkait situasi, kami telah memutuskan akan menambah daftar orang-orang yang dikenai pembekuan aset dan penolakan visa," kata Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton seperti dikutip kantor berita AFP.

Sebanyak 33 pejabat dan pemimpin perusahaan asal Ukraina dan Rusia --termasuk orang-orang di lingkaran Presiden Rusia Vladimir Putin, sudah masuk dalam daftar sanksi tersebut.

Menteri-menteri Uni Eropa menganggap Rusia bertanggung jawab atas situasi terakhir di Ukraina timur.

Di wilayah itu, para milisi pro-Kremlin menduduki makin banyak gedung pemerintahan, yang merupakan sikap menentang ultimatum Kiev agar mereka menghentikan pendudukan atau harus menghadapi konsekuensi.

"Upaya-upaya untuk mengacaukan kestabilan Ukraina harus diakhiri," kata sebuah pernyataan yang mendesak Rusia menghormati kedaulatan Ukraina dan "menolak aksi-aksi yang melanggar hukum di Ukraina Timur serta membantu menjaga kestabilan".

Kedua puluh delapan menteri luar negeri juga mendesak Rusia "menarik mundur pasukannya dari perbatasan Ukraina serta segera menarik mandat Majelis Federasi untuk menggunakan kekuatan di wilayah Ukraina".

Inggris dan Prancis, yang akan menghadiri pertemuan, menginginkan adanya tindakan keras.

"Sanksi-sanksi lebih lanjut harus disesuaikan dengan sikap Rusia," kata Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.

Ia menggambarkan perkembangan di Ukraina timur sebagai "ketegangan krisis yang makin meningkat".

Mitranya dari Prancis, Laurent Fabius, mengatakan "kita harus bertindak" dan menyiratkan kemungkinan bahwa Uni Eropa akan menggelar pertemuan tingkat tinggi berikutnya tentang Ukraina pada pekan depan jika pertemuan Jenewa hari Kamis tidak menghasilkan kemajuan.

Ashton tidak merinci siapa-siapa saja yang akan ditambahkan ke dalam daftar sanksi EU dan hanya mengatakan para pejabat terkait sedang membahasnya.

Para menteri mencatat bahwa "tindakan apapun yang berikutnya dilancarkan (Rusia) untuk mengacaukan stabilitas kondisi di Ukraina akan diganjar dengan konsekuensi-konsekuensi lebih jauh dalam sektor perekonomian".

Beberapa menteri terlihat enggan untuk menerapkan sanksi lebih keras dan menganggap bahwa langkah-langkah diplomatik masih perlu diberi kesempatan.

"Dengan sanksi-sanksi, kita tidak akan menyelesaikan masalah," kata Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn.

Ia menekankan bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk memastikan perundingan yang ditengahi oleh Uni Eropa dan AS di Jenewa itu dapat membawa keberhasilan.

Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans berpendapat "terlalu dini" untuk membahas sanksi-sanksi baru namun Uni Eropa perlu bersiap-siap jika Rusia menunjukkan tanda-tanda akan mundur.

Dalam pertemuan, para menteri memastikan ikrar mereka memberikan bantuan senilai satu miliar euro bagi Kiev untuk menangani masalah keuangan yang parah.

Mereka juga menandatangani rencana untuk menurunkan tarif bea cukai terhadap barang-barang Ukraina sehingga negara itu bisa menghemat hingga 500 juta euro setiap tahun.

(Uu.T008)