"Menghadapi kondisi geopolitik global maupun cuaca ekstrem, maka pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan salah satunya Kalimantan Tengah turut ambil bagian," kata Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis.
Penguatan pangan melalui sektor pertanian saat ini merupakan salah satu kebijakan strategis presiden dalam menghadapi berbagai kondisi maupun perkembangan dunia.
Lebih lanjut dia memaparkan ke depan, berkaitan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dikeluarkan dan tidak ada kebunnya agar dicabut, pihaknya akan menyurati Kementerian ATR/BPN. Kemudian izin-izin lainnya yang dikeluarkan namun tidak digarap apalagi tidak ada HGU juga akan dicabut oleh bupati.
"Kita perlu ambil bagian dalam ketahanan pangan dan ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemudi, termasuk diuntungkan dari multiplier efeknya, infrastruktur, energi listrik hingga pelabuhan," kata Sugianto.
Sebelumnya Mentan Amran Sulaiman menyatakan upaya pemerintah yang terus memperkuat ketahanan pangan secara nasional menjadi salah satu langkah mengantisipasi potensi krisis pangan.
Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap ancaman krisis pangan, apalagi di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global dan juga perubahan iklim ekstrem.
"Ini yang dikhawatirkan presiden sekarang dan presiden terpilih," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran besar kepada Kementerian Pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui Program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru. Namun ditekankannya, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan semua pihak.
Amran Sulaiman pun menyebut Kalimantan Tengah mampu menjadi solusi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
Baca juga: Gubernur optimis Kalteng jadi lumbung pangan Indonesia
Baca juga: Mentan tinjau lahan persawahan food estate di Kapuas