Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prastiyani mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan untuk kembali mewajibkan penggunaan aplikasi Satu Sehat bagi seluruh penumpang dari luar negeri untuk mencegah penyebaran virus cacar monyet (mpox) di Indonesia.

"Tentunya (aturan, red.) ini harus berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali dan pastikan infrastruktur kesehatannya siap, misalnya untuk karantina dan tindakan medis, serta petugas di lapangan memahami apa yang harus dilakukan jika menemukan 'suspect' (orang yang dicurigai),” kata Netty di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan per 27 Agustus 2024 mewajibkan seluruh penumpang yang datang dari luar negeri menuju Indonesia untuk mengisi formulir kesehatan bebas cacar monyet yang tersedia di aplikasi Satu Sehat. Kebijakan itu, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenhub, merupakan bagian dari pencegahan dan pelacakan.

Kementerian Kesehatan per Sabtu (17/8) mengumumkan ada 88 pasien yang terkonfirmasi kena cacar monyet di Indonesia. Dari 88 kasus itu, 59 pasien ada di Jakarta, 13 pasien di Jawa Barat, sembilan pasien di Banten, tiga orang terjangkit di Jawa Timur, tiga pasien di Yogyakarta, dan satu pasien di Kepulauan Riau.

Kemenkes juga mengumumkan 87 dari 88 pasien itu telah sembuh.

Baca juga: Kemenhub wajibkan aplikasi Satu Sehat untuk perjalanan luar negeri
Baca juga: Kemenkes: Kelompok risiko tinggi prioritas divaksin cacar monyet

Dari kasus yang ada itu, Netty pun meminta pemerintah terus mewaspadai penyebaran virus, mengingat pekan depan Indonesia akan kedatangan banyak tamu asing dari Afrika untuk menghadiri Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali pada 1–3 September 2024.

Oleh karena itu, dia meminta skrining yang ketat di pintu-pintu masuk Indonesia khususnya bandara-bandara internasional pun perlu diterapkan.

“Kita bisa meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara dengan pemindai termal. Pastikan semua orang yang masuk baik WNI maupun WNA telah melalui skrining yang ketat dan dibuktikan dengan dokumen kesehatan,” katanya.

Langkah lainnya, dia menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kampanye dan sosialisasi pencegahan dan penanganan mpox ke masyarakat.

Dia menyebut kampanye kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran mereka sehingga dapat mencegah penularan penyakit dari diri sendiri.

Baca juga: Praktisi minta pemerintah pantau mekanisme penyebaran cacar monyet
Baca juga: Dokter jelaskan vaksin mpox hanya diberikan kepada populasi berisiko

“Langkah ini perlu diambil agar masyarakat punya pengetahuan terkait cacar monyet, baik gejala, cara, penanganan, maupun penyebarannya,” kata dia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus 2024 menetapkan penularan cacar monyet sebagai darurat kesehatan yang membutuhkan perhatian dunia (PHEIC), mengingat adanya lonjakan jumlah penderita cacar monyet di sejumlah negara Afrika dan beberapa di Asia.