Belitung Timur (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp15,88 triliun hingga Juli 2024.

Jumlah tersebut menyumbang sebesar 31,3 persen untuk PNBP Badan Layanan Umum (BLU) yang tercatat sebesar Rp50,7 triliun dan 4,6 persen untuk PNBP secara keseluruhan yang sebesar Rp338 triliun pada periode yang sama. Adapun volume ekspor sawit hingga Juli 2024 mencapai 19,43 juta metrik ton.

“Capaiannya (PNBP dari pungutan ekspor sawit) sampai dengan Juli 2024 adalah Rp15,88 triliun. Artinya untuk secara capaian dari BLU ini menyumbang 31,3 persen, sementara untuk PNBP secara nasional 4,6 persen,” kata Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto di Belitung Timur, Selasa.

Dalam mendukung sektor sawit nasional, dia menjelaskan bahwa BPDPKS memiliki tugas, salah satunya menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha melalui pungutan ekspor. Selain itu, penghimpunan dana juga berasal dari dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, serta dana lain yang sah.

Baca juga: Mencari komoditas alternatif Bengkulu kala harga batu bara meredup

Baca juga: LPEI: Produk lidi RI jadi sumber devisa dengan manfaatkan limbah sawit

Kabul menyebutkan, sektor sawit di Indonesia melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja. Sektor ini dapat terus mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perkebunan pada angka yang positif pada triwulan kedua 2024, yakni di angka 3,25 persen, sehingga PDB nasional pada periode yang sama tumbuh positif di angka 5,05 persen.

Dia mengatakan, terdapat tiga strategi BPDPKS dalam mendukung industri hulu dan hilir kelapa sawit salah satunya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui program peremajaan sawit rakyat. Selain itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan petani, BPDPKS juga mengupayakan riset sektor hulu, sarana dan prasarana terkait efisiensi biaya produksi dan transportasi serta dukungan terhadap ISPO, hingga pelatihan petani dan SDM industri sawit.

Menurut Kabul, stabilisasi harga CPO juga menjadi strategi utama lainnya yang diupayakan BPDPKS. Hal ini dilakukan melalui dukungan pendanaan biodiesel, promosi dan advokasi sawit positif, serta riset pasar dan produk.

Adapun strategi terakhir yaitu penguatan industri hilir dengan melakukan riset dan pengembangan program konversi sawit menjadi bio-hydrocarbon fuel serta dukungan pada program hilirisasi lainnya.*

Baca juga: Ombudsman RI: Ekspor sawit turun karena pergeseran pemasok

Baca juga: Realisasi ekspor CPO Februari 2024 mencapai 2,17 juta ton