"Sebenarnya pleno hasil rekapitulasi hasil suara dari 8 TPS ke kelurahan sudah selesai, Kamis (10/4) malam, namun karena honor belum dibayar maka rekap untuk DPRD provinsi dan kota, baru kami lakukan Jumat (11/4) malam," kata Ketua KPPS TPS I Kelurahan Wundodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Gunawan di Kendari, Sabtu.
Ia menjelaskan awalnya petugas KPPS tidak mau sama sekali untuk melakukan rekapitulasi suara, sebelum dibawa ke kecamatan, namun karena dirinya bersama seluruh anggota sudah bekerja maksimal tetapi honor belum dibayarkan, maka salah satu jalan adalah menunda penghitungan suara di tingkat kelurahan.
Ia mengatakan tanggung jawab yang dibebankan kepada KPPS, termasuk anggota linmas yang menjaga 24 jam itu, tidaklah sebanding dengan honor yang diperoleh.
Namun, katanya, oleh karena pekerjaan itu disadari sebagai amanah dari negara, maka hasilnya pun aman dan lancar.
"Syukurlah rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kelurahan ini sudah selesai dilaksanakan setelah mendapat pengakuan dari PPS bahwa honornya sudah akan diselesaikan pada hari ini," ujar Gunawan.
Penundaan penghitungan suara juga terjadi di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu. Di kelurahan itu, bahkan ada petugas yang mengamuk karena honornya belum dibayar.
Para petugas tersebut melampiaskan emosi di kantor kelurahan setempat, saat panitia pemungutan suara (PPS) akan menggelar pleno rekapitulasi suara.
Para petugas KPPS di TPS 6 dan TPS 8 meminta kepada PPS agar membatalkan pleno tersebut, selama honor mereka belum dibayarkan.
Ketua KPPS TPS 6, Kelurahan Lalolara, Banjiruddin, menyatakan pihaknya sudah bekerja siang dan malam untuk melaksanakan tugas dengan baik.
Banjiruddin yang pekerjaan sehari-hari sebagai sopir angkutan umum itu juga mengaku tidak mencari penumpang selama dua hari karena bertugas di KPPS.
Akan tetapi, honor Rp400 ribu yang seharusnya ia terima, belum juga cair.
"Coba kita bayangkan, kalau sudah dua hari tidak membawa mobil, otomatis setoran mobil harus saya tutupi Rp200 ribu. Belum lagi utang rokok dan makan," ujaranya.
Dia mengaku sudah berkali-kali menjadi petugas KPPS dalam setiap pemilihan legislatif, namun baru kali ini mengalami keterlambatan pembayaran honor.
Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu sudah beberapa kali dihubungi melalui layanan pesan singkat untuk konfirmasi persoalan tersebut, akan tetapi belum meresponsnya.
(A056/M029)