Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office mengajak semua pihak menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, yang akan dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau kita ingin mencapai Indonesia maju, Indonesia emas maka pesta demokrasi di tingkat lokal yang akan berlangsung persis dua bulan setelah sekarang, tanggal 27 November tahun 2024 nanti, itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi itu juga harus disukseskan," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Baca juga: Istana: Pemerintah ikuti aturan berlaku terkait pilkada

Hasan menyampaikan pada Selasa 27 Agustus hari ini tahapan pilkada sudah dimulai dengan tahapan pendaftaran. Bangsa Indonesia akan menyongsong pesta demokrasi yang tidak kalah besar, yang melibatkan lebih dari 500 kabupaten/kota dan 38 provinsi, yang akan menjalankan pemilihan kepala daerah.

"Bagi kita, ini sebuah langkah penting dalam demokratisasi kita, dalam perjalanan demokrasi bangsa kita," kata dia.

Hasan mencermati masih ada beberapa pihak di beberapa daerah yang masih melaksanakan demonstrasi atau unjuk rasa, menyampaikan aspirasi untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun sejatinya, kata dia, semua putusan MK sudah difinalkan dan diakomodasi dalam peraturan KPU.

"Pilkada yang tahapan pendaftarannya dimulai hari ini, itu dijalankan dengan mengakomodir seluruh putusan MK. Putusan KPU Nomor 10 tahun 2024 itu memastikan kita melaksanakan pilkada dengan mengakomodir seluruh putusan MK. Jadi itu yang akan berjalan," ujarnya.

Baca juga: Istana klarifikasi spekulasi Perpu Pilkada dari Presiden Jokowi

Oleh karena itu, kata Hasan, semua pihak harus memastikan bahwa pesta demokrasi pilkada yang tidak kalah besarnya dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, bisa berjalan dengan baik dan sukses.

"Karena memilih pemimpin di tingkat lokal itu tidak kalah pentingnya dengan memilih pemimpin di tingkat nasional. Jadi memastikan memilih pemimpin yang terbaik di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi itu tidak kalah pentingnya," ujar dia.

Kantor Komunikasi Kepresidenan berpesan kepada semua pihak untuk memusatkan perhatian ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah, untuk bisa melihat mana calon pemimpin yang paling tepat untuk memimpin sebuah wilayah.

Menurutnya, hal tersebut penting guna mewujudkan Indonesia maju. "Tidak hanya di level pusat, tapi di level daerah juga kita butuh pemimpin-pemimpin terbaik yang didukung oleh masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah hormati putusan MK terkait syarat calon kepala daerah
Baca juga: Istana: Jalankan demokrasi dengan tetap pikirkan kepentingan umum
Baca juga: Istana: Pemerintah jamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat